IPM Kabupaten Cianjur Terendah di Jawa Barat

CIANJURUPDATE.COM, Cianjur – Kabupaten Cianjur menempati peringkat terakhir dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat dengan angka poin IPM 65.38 dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Cianjur, Indeks Pembangunan Manusia sempat mengalami kenaikan dari tahun 2016 hingga 2019, akan tetapi kembali turun pada 2020.

Pada 2016 IPM Cianjur di angka 62.92, kemudian naik menjadi 63.70 pada 2017, di 2018 pun naik menjadi 64.62, dan di 2019 kembali mengalami kenaikan di angka 65.38. Namun pada 2020 terjadi penurunan sebesar 0.02, sehingga IPM Cianjur berasa di angka 65.36.

Angka IPM yang rendah tersebut membuat Cianjur berada di posisi 27 atau terakhir di Jawa Barat. Berada di bawah Kabupaten Tasikmalaya dengan IPM 65.67 dan Kabupaten Garut dengan IPM 66.12.

Bupati Cianjur, Herman Suherman menjelaskan, penurunan angka IPM sejak 2020 ini diakibatkan pandemi Covid-19. Ini karena indeks kemiskinan, kesehatan, hingga pendidikan mengalami penurunan.

“Bukan hanya Cianjur, daerah lain juga kondisinya sama. IPM turun akibat pandemi. Yang sakit banyak, kemiskinan naik, dan pendidikan berkurang kualitasnya karena berlajar terus daring,” kata Herman, Rabu (13/10/2021).

Namun ia mengaku, jika bidang pendidikan menjadi penyebab utama IPM Cianjur terendah di Jawa Barat dan sulit naik secara signifikan.

Selain itu, menurutnta, masih banyaknya masyarakat yang mengenyam pendidikan sebatas tingkat SD atau tidak bersekolah sama sekali membuat indeks pendidikan belum baik.

“Dari tidak bidang memang pendidikan yang jadi faktor utama. Banyak masyarakat yang pendidikannya rendah,” tambahnya.

Namun, Ia menegaskan jika masyarakat pendidikan rendah berada di rentang usia 21 tahun ke atas. Sebab untuk generasi saat ini atau dari 21 tahun ke bawah, sekitar 99 persennya bersekolah bahkan hingga tingkat SMA atau SMK sederajat.

“Jadi di generasi usia 21 tahun ke atas, bahkan kebanyakan di usia tua dari 50 tahun ke atas. Sebab dulu masyarakat lebih mengutamakan pendidikan di pondok pesantren dan mengesampingkan pendidikan formal,” tuturnya.

Oleh karena itu, Pemkab akan membentuk PKBM di setiap pesantren dan di setiap kecamatan untuk menggejot rata-rata lama sekolah.

“Yang sebelumnya tidak sekolah kita masukan ke pendidikan kesetaraan. Sehingga tidak ada lagi yang hanya lulusan SD ataupun tidak sekolah sama sekali. Kita perbanyak PKBM. Diharapkan dengan kualitas pendidikan yang naik angka kemiskinan hingga kesehatan juga membaik, sehingga IPM naik dan kita tidak terendah lagi di Jabar,” tandasnya.(ren/rez)