Inspektorat Cianjur Ungkap Hasil Pemeriksaan Dana Desa Sukaraharja Kadupandak

CIANJURUPDATE.COM – Kepala Desa Sukaraharja, Kecamatan Kadupandak, Budi Rahman, dilaporkan atas dugaan penyalahgunaan Dana Desa tahun 2022 hingga 2025. Laporan tersebut mencakup penggunaan anggaran ketahanan pangan, BUMDes, hingga pembangunan fisik sarana dan prasarana desa.

Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur, Endan Hamdani mengatakan pihaknya telah menerjunkan tim untuk melakukan pemeriksaan khusus (riksus) di Desa Sukaraharja sebagai tindak lanjut atas laporan masyarakat.

“Kami sudah menerjunkan tim melakukan riksus ke Desa Sukaraharja, Kecamatan Kadupandak berdasarkan laporan,” kata Endan.

Menurutnya, hasil pemeriksaan di lapangan menunjukkan tidak ditemukan adanya penyelewengan anggaran desa, baik dalam bentuk kegiatan fisik maupun program.

“Hasil riksus, Kepala Desa Sukaraharja tidak terbukti menyelewengkan anggaran desa baik berbentuk fisik maupun program,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Desa Sukaraharja, Budi Rahman, mengaku pemeriksaan lapangan telah dilakukan selama dua hari oleh tim Inspektorat bersama Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan perangkat desa lainnya. Meski demikian, ia menyebut kemungkinan masih ada pemeriksaan lanjutan untuk melengkapi administrasi.

“Sejauh ini hasil ukuran volume khususnya itu real ada dan memang secara volume bahkan sebagian besar malah lebih. Saya meyakini secara volume aman karena semua kegiatan dilaksanakan dan fisiknya di lapangan tidak ada kekurangan,” kata Budi.

Ia menjelaskan, laporan yang ditujukan kepada dirinya berfokus pada penggunaan Dana Desa tahun 2022 hingga 2025, terutama pada program ketahanan pangan dan BUMDes. Menurutnya, seluruh kegiatan ketahanan pangan baik berupa pembangunan jalan usaha tani maupun pengadaan ternak telah direalisasikan sesuai perencanaan.

“Seluruh pengadaan ternak maupun fisik itu di lokasi aman, jumlahnya ada dan pelaporannya jelas,” ujarnya Kepada Wartawan Pada Sabtu (9/5/26).

Budi juga menanggapi adanya anggapan dari sebagian warga terkait pelaksanaan swadaya masyarakat dalam pembangunan jalan usaha tani. Menurutnya, kesalahpahaman muncul karena warga mengira upah pekerjaan tidak dibayarkan dan menjadi keuntungan pribadi kepala desa.

Padahal, kata dia, mekanisme swadaya dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama masyarakat, di mana sebagian upah dialihkan untuk pembelian material tambahan berupa batu sehingga volume pembangunan menjadi lebih besar.

“Yang diswadayakan itu karena memang ada komitmen dengan warga. Upah untuk swadaya dibelikan kembali untuk batu sehingga volumenya bertambah. Jadi bukan uangnya tidak diberikan,” jelasnya.

Ia berharap hasil pemeriksaan Inspektorat dapat meluruskan informasi yang berkembang di masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan dana desa tersebut.***