CIANJURUPDATE.COM – Pendidikan dan pembelajaran merupakan proses yang memerlukan pendekatan, komunikasi, dan metode yang tepat untuk mencapai tujuan kurikulum. Dalam dunia pendidikan, siswa yang mengalami masalah perilaku atau disebut “nakal” tidak boleh langsung dikategorikan sebagai objek hukuman.
Mereka harus dipandang sebagai subjek didik yang perlu dibimbing melalui pendekatan empiris, humanis, dan pedagogis, bukan pendekatan militeristik.
Belakangan ini, muncul fenomena sosial yang mengkhawatirkan di Kabupaten Cianjur, yaitu kebijakan yang diutarakan Bupati bahwa siswa “nakal” akan dikirim ke barak.
Kebijakan ini menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur gagal mencegah kenakalan siswa, terbukti dengan melibatkan instansi lain untuk mengirim siswa nakal ke barak.
BACA JUGA: Atap SDN Bojongherang Rusak Parah, Siswa Belajar di Ruang Seni
Lembaga pendidikan memiliki sistem yang lengkap: kurikulum, Capaian Pembelajaran (CP), dan Tujuan Pembelajaran (TP) yang dirancang secara pedagogis untuk membentuk karakter siswa. Memberikan kewenangan kepada militer tanpa kajian komprehensif merupakan penyimpangan dari prinsip pendidikan.
Kebijakan ini sangat berisiko dan dapat menimbulkan dampak negatif bagi peserta didik, antara lain:
- Melanggar prinsip pendidikan yang berpusat pada siswa (student-centered learning)
- Menimbulkan tekanan mental dan emosional pada siswa
- Membentuk pola pikir dan karakter otoriter
- Berpotensi menyebabkan kekerasan fisik dan psikis
- Menghambat kebebasan berpikir dan kreativitas anak
- Mengesampingkan peran strategis guru, konselor, dan orang tua dalam pembinaan
Ruhli Solehudin, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Kadisdikpora), menyebutkan, akan membuat pemetaan dan perencanaannya minggu depan, artinya kebijakan tersebut belum dikaji secara komprehensif.
BACA JUGA: Disdikpora Cianjur Ingatkan Jangan Ada Lagi Para Guru Terjerat Pinjol
Oleh karena itu, Henda Rosadi, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Cianjur, dengan tegas mendesak Pemerintah Kabupaten Cianjur dan Dinas Pendidikan untuk mengkaji ulang kebijakan tersebut serta mengembalikan proses pembinaan siswa ke jalur pendidikan yang ilmiah, manusiawi, dan sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan nasional.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
