Hentikan PTM, Pemkab Cianjur Dianggap Terburu-buru

, Cianjur – Pemerintah Kabupaten Cianjur dinilai terlalu tergesa-gesa menerapkan pemberhentian kegiatan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) dan mengembalikan pembelajaran daring. Hal ini disayangkan oleh Dewan Pendidikan dan orang tua siswa di Cianjur.

Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cianjur, Moch Ginanjar menyatakan, Cianjur tidak termasuk daerah yang harus mencabut PTM 100 persen berdasarkan Kebijakan Gubernur Jabar terkait skema perubahan pemberlakuan PTM di Jawa Barat.

“Untuk perubahan skema PTM di Jawa Barat ini hanya berlaku di wilayah Bandung Raya dan Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi (Bodebek). Cianjur tidak masuk di dalamnya,” jelasnya, Rabu (9/2/2022).

Menurutnya, Kebijakan pemberhentian PTM di Cianjur harus berdasarkan evaluasi sebaran kasus, terutama di lingkungan sekolah.

“Sebaiknya evaluasi dulu penyebaran varian Omicron. Tidak terburu- buru untuk mencabut kebijakan PTM 100 persen, berapa siswa yang terpapar dan wilayah varian Omicron,” tuturnya.

Fasilitas Belajar Daring Belum Memadai

Ia pun menambahkan, mengingat masih banyaknya siswa dan guru yang belum memiliki sarana dan prasarana yang sesuai kebutuhan, pembelajaran secara daring akan kurang efektif. Selain itu, belum terjangkaunya jaringan internet di beberapa wilayah membuat kondisi pembelajaran daring makin parah.

“Harus ada pertimbangan lain sebelum kembali mencabut kebijakan PTM. Jangan sampai kualitas pendidikan terus menurun akibat pembelajaran daring yang tidak maksimal,” ucap Ginanjar.

Jujun Junaedi (59), orang tua siswa, mengatakan pembelajaran anaknya menjadi kurang maksimal akibat kembalinya pembelajaran secara daring.

“Karena belajar di handphone, jadi kurang fokus. sedikit-sedikit lihat youtube atau malah main game. Sedangkan belajar cuma sebentar, dan biasanya kalau belajar daring susah paham materi belajarnya. Sudah bagus kemarin tatap muka, gak apa-apa harus pakai protokol kesehatan ketat juga, atau misalnya setengahnya dulu. daripada harus berhenti total, ujar Jujun.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Cianjur Himam Haris membenarkan kebijakan tersebut sebagai langkah mencegah penyebaran virus COVID-19, terutama varian Omicron.

“Ini sebagai langkah pencegahan. Nanti, kita evaluasi setiap minggu, kalau memungkinkan nanti kita laksanakan kembali pembelajaran tatap muka dengan kuota 50 persen. Tapi untuk sementara ini belajar daring dulu,” ujar Hilman.(arm)