Balada Honorer Cianjur, Dihapus Pemerintah Pusat, Dibutuhkan Pemkab

CIANJURUPDATE.COM, Cianjur – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo telah resmi mengeluarkan surat edaran untuk menghapus tenaga honorer pada 28 November 2023. Akan tetapi, Bupati Cianjur Herman Suherman mengaku masih membutuhkan tenaga honorer di Kabupaten Cianjur. Khususnya di pendidikan dan kesehatan.

Herman mengatakan Pemkab Cianjur akan mengikuti arahan dari MenPAN RB, namun sebelumnya Pemkab akan mencoba berkonsultasi untuk mencari solusi. Sebab Cianjur masih membutuhkan tenaga honorer.

“Kita akan coba konsultasikan ke MenPAN RB, karena Cianjur ini masih membutuhkan tenaga dari para honorer. Terutama honorer guru, tenaga kesehatan, dan beberapa dinas lainnya,” ungkap Herman.

Herman menjelaskan, selain itu tenaga honorer juga sangat dibutuhkan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah. Jika Honorer tidak ada, ia pesimis target pendapatan asli daerah (PAD) akan tercapai.

“Makanya honorer ini berjasa sekali. Kalau dihapuskan segera, akan sulit nantinya,” ucap Herman.

Maka dari itu, lanjut Herman, Pemkab akan segera berkoordinasi dengan Kementerian PAN-RB untuk mencari solusi yang terbaik. Demi mempertahankan tenaga honorer di lingkungan Pemkab Cianjur.

“Kita akan cari solusinya, mengingat Cianjur ini luas. Dan membutuhkan tenaga honorer yang tidak sedikit untuk membantu pelaksanaan pemerintahan,” kata dia.

Ia juga berharap masih ada solusi untuk mempertahankan tenaga honorer ini. Paling tidak terseleksi sesuai kebutuhan.

Honorer di Cianjur Belum Terdata Jelas

Sementara itu, Kepala Bidang Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Cianjur, Handika Firdaus menjelaskan, saat ini jumlah ASN di Kabupaten Cianjur sebanyak 11.489 orang.

“Itu terdiri dari 9.976 orang PNS dan PPPK sebanyak 1315 orang,” ujar Handika di kantornya.

Namun terkait jumlah tenaga honorer, Handika mengaku belum tahu. Sebab data jumlah tenaga honorer berada di dinas masing-masing.

“Kita akan kumpulkan datanya dan rekap, berapa jumlah tenaga honorer di Cianjur. Jadi jika ada kebijakan lanjutan menindaklanjuti edaran Men-PAN RB, datanya sudah siap,” ucap dia.

“Tetapi untuk jumlahnya banyak, karena di beberapa dinas itu jumlah honorer lebih banyak daripada PNS dan PPPK. Di antaranya di kesehatan dan pendidikan,” jelasnya.

Handika juga menyebut jika pihaknya akan berkomunikasi dengan kementerian untuk mencari solusi terkait kebutuhan tenaga honorer agar pelayanan dan roda pemerintahan tetap maksimal.

“Kita tunggu arahan lebih lanjut, tapi pastinya kita komunikasikan agar ada solusi terkait honorer ini. Supaya pelayanan dan pemerintahan tetap maksimal,” tandasnya.(ren)