Wagub Jabar: Intelijen Harus Berbaur Bersama Masyarakat untuk Menekan Gangguan Kamtibmas

CIANJURUPDATE.COM, Bandung – Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum meminta intelijen di Jabar lebih berbaur dengan warga. Tujuannya agar intel dalam menangkal potensi gangguan keamanan dan ketertiban (Kamtibmas) di Provinsi Jabar sedini mungkin.

Uu mengatakan, Jabar memiliki karekteristik yang berbeda dengan provinsi lainnya. Pemikiran masyarakat Jabar lebih maju, baik dalam politik, ideologi, maupun lainnya sehingga menimbulkan dinamika yang beraneka ragam.

“Dengan kondisi tersebut, Jabar sangat membutuhkan peran serta berbagai unsur, termasuk intelijen, agar stabilitas kamtibmas Jabar selalu kondusif,” ujar Uu dikutip , Jumat (18/12/2020).

Apalagi, kata Uu, Jabar merupakan wilayah penyangga ibu kota Negara yang dapat memengaruhi kondusivitas nasional.

“Intelijen bisa menditeksi dini situasi dan kondisi masyarakat, sehingga stabilitas kamtibmas di Jawa Barat dapat terus terjaga,” kata Uu.

Uu pun mengapresiasi kegiatan Rapat Koordinasi Kominda Jabar yang sangat bermanfaat karena dapat memunculkan ide dan inovasi terbaru demi kondusivitas Jabar terjaga.

“Selain itu, juga bisa bersilaturahmi denga Kominda di seluruh Jawa Barat,” jelas Uu.

Uu menuturkan, intelijen dapat lebih berbaur dengan berbagai unsur, baik tokoh masyarakat, agama, pengusaha, maupun unsur lainnya dalam upaya menyerap berbagai informasi untuk dapat segera ditindaklanjuti.

“Kami berharap, intelijen bisa lebih bersatu dengan masyarakat, dapat memanfaatkan tokoh masyarakat untuk mendekati mereka-meraka yang dianggap tidak sesuai dengan situasi dan kondisi,” tutur Uu.

Sementara itu, Kepala Badan Intelejen Negara Daerah (Kabinda) Jabar, Brigjen TNI Dedy Agus Purwanto juga menyatakan, peran intelijen di Jabar masih sangat diperlukan.

Diakuinya, Jabar merupakan provinsi yang dinamis, baik dari aspek keamanan, ketertiban, politik, hingga isu strategi, seperti pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2010 di Jabar.

“Di ajang pesta demokrasi tersebut, kami pun sudah merekomendasikan pengawalan protokol kesehatan secara ketat,” pungkas Uu.(sis)