UMP 2025 Naik 6,5%, Prabowo Tegaskan Komitmen untuk Kesejahteraan Buruh

– Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keputusan terkait kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2025.

Kebijakan tersebut memutuskan peningkatan rata-rata UMP sebesar 6,5%.

Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan daya beli pekerja sambil mempertahankan daya saing usaha.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli sebelumnya hanya mengusulkan kenaikan 6%.

Namun, setelah konsultasi dengan berbagai pihak, angka tersebut ditingkatkan.

Presiden Prabowo menyebutkan bahwa masukan dari kalangan buruh menjadi pertimbangan utama dalam penetapan angka tersebut.

“Setelah diskusi mendalam dan bertemu dengan pimpinan buruh, diputuskan kenaikan 6,5%,” ujar Prabowo dilansir Detik.com, Sabtu (30/11/2024).

Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat kemarin.

Kenaikan UMP ini tidak hanya berlaku secara nasional, tetapi sektor tertentu akan memiliki aturan tambahan.

Presiden menegaskan, pengupahan sektoral akan ditentukan Dewan Pengupahan Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

Aturan rinci akan diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan.

Prabowo menekankan pentingnya kesejahteraan pekerja sebagai bagian dari visi pemerintahannya.

“Kesejahteraan buruh adalah hal yang sangat penting. Kami akan terus berjuang demi perbaikan kesejahteraan mereka,” tegasnya.

Keputusan tersebut dibuat setelah rapat terbatas yang melibatkan beberapa menteri penting.

Hadir dalam rapat itu Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Diskusi berlangsung dengan fokus pada dampak kenaikan UMP terhadap perekonomian nasional.

Dengan kebijakan ini, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara kepentingan pekerja dan keberlanjutan dunia usaha.

UMP 2025 diharapkan menjadi langkah strategis menuju peningkatan kualitas hidup buruh di Indonesia.