Soal Korupsi Agrowisata Cianjur, Menteri Pertanian Tegaskan Sanksi Berat untuk Pegawai Nakal

– Kasus korupsi pembangunan agrowisata di Cianjur yang merugikan negara hingga Rp8 miliar mendapat perhatian serius dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

Ia menegaskan bahwa pelaku harus dihukum seberat-beratnya.

“Kami sudah mengetahui keterlibatan pegawai kementerian dalam kasus ini. Kami akan tindak tegas dan harus dihukum,” ujar Andi saat menghadiri Rakornis Baharkam Polri di Aston Hotel Puncak, Cianjur, Rabu (18/12/2024).

Pegawai kementerian berinisial DNF, yang seharusnya menjadi teladan, justru terlibat perbuatan tercela.

Menteri Pertanian telah berkoordinasi dengan Jaksa Agung untuk memastikan tindakan hukum berjalan cepat.

“Yang seharusnya menjadi panutan malah melakukan hal yang tidak terpuji. Kami sudah bicara dengan Jaksa Agung agar ditindak tegas segera,” tegas Andi.

Proses hukum terhadap pelaku menjadi prioritas sebelum melanjutkan pembangunan agrowisata.

Hal ini dilakukan sesuai arahan Presiden untuk memerangi korupsi secara kolektif.

“Kami akan lakukan proses hukum terlebih dahulu. Presiden memerintahkan agar korupsi dilawan bersama,” tambahnya.

Kepala Kejaksaan Negeri Cianjur, Kamin, sebelumnya menyatakan bahwa kasus ini melibatkan pegawai kementerian dan swasta.

BACA JUGA: Tersangka Korupsi Kementan Mangkir dari Panggilan Kejari Cianjur

Dana yang dikorupsi berasal dari anggaran Kementerian Pertanian tahun 2022.

Program pembangunan agrowisata tersebut kini terhenti akibat ulah pelaku.

Menteri Pertanian berkomitmen untuk membersihkan institusinya dari perilaku menyimpang yang merugikan negara.