Jokowi-Ma'ruf Rapat Empat Mata, Isu Reshuffle Kabinet Berhembus Kencang!

CIANJURUPDATE.COM, Jakarta – Isu reshuffle makin santer terdengar saat Joko Widodo dan Ma’ruf Amin melakukan rapat internal berdua hari ini, Senin (21/12/2020). Terlebih dua menteri Jokowi, yakni Menteri KKP Edhy Prabowo dan Menteri Sosial Juliari Batubara tersandung kasus korupsi.

Di sela isu tersebut, berhembus nama-nama tokoh yang kuat masuk dalam proyeksi calon menteri Jokowi. Pertama, ada nama Budi G Sadikin, yang disebut akan menggantikan Terawan Agus Putranto sebagai Menteri Kesehatan. Kemudian ada nama Mantan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini atau Risma yang disebut akan menggantikan Juliari di posisi Menteri Sosial.

Kabar lainnya, posisi Menteri Agama juga akan diganti. Nama Yahya Cholil Stakuf disebut-sebut akan menggantikan Fachrul Razi.

Lalu, kabar lainnya menyebutkan nama Wakil Menteri Pertahanan, Wahyu Sakti Trenggono yang akan menggantikan Mantan Menteri KKP yang tersangkut kasus korupsi, Edhy Prabowo.

Selain itu, posisi Menteri Perdagangan juga disebut akan diganti. Nama M Lutfi disebut akan masuk menggantikan Agus Suparmanto.

Menurut Ketua Bidang Kelembagaan dan Hubungan Antar-Lembaga, Seknas Jokowi, Dono Prasetyo pihaknya hanya akan berbaik sangka terhadap beredarnya susunan kabinet ‘bayangan’ tersebut, dalam versi manapun.

Hal itu kata Dono, bisa dimaknai masih banyak elemen masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap keberlangsungan program pemerintahan Presiden Jokowi.

“Segala program pemerintahan Jokowi bermuara pada kesejahteraan rakyat, artinya susunan kabinet bayangan yang hari-hari ini beredar, adalah bagian dari aspirasi agar terjadi percepatan terwujudnya kesejahteraan rakyat, semisal harga sembako yang terjangkau, termasuk ketersediaan pasokannya. Rasanya hanya itu yang diinginkan rakyat Indonesia hari ini, terlebih di masa pandemi yang seolah tak bertepi,” kata Dono, Senin (21/12/2020).

Beredarnya daftar kabinet bayangan dan aspirasi kesejahteraan rakyat, katanya, merupakan sinyal kuat bahwa Presiden Jokowi akan menggunakan hak prerogatifnya secara penuh lantaran presiden diberi kewenangan demikian oleh konstitusi.

“Dalam sistem presidensial, patokan calon menteri adalah mengutamakan kompetensi dan integritas, sementara afiliasi politik (calon menteri) sejatinya hanyalah faktor pelengkap,” ujarnya.

Dono mengungkapkan, berbekal pengalaman periode pertama, ia ingin menyampaikan bahwa reshuffle kali ini adalah yang terakhir, dengan kata lain tiada lagi tindakan serupa hingga selesai periode Pak Jokowi. Tentu ia sangat paham jika Jokowi memiliki kemampuan untuk menempatkan orang yang tepat, apalagi 2021 di depan mata.

“Kami segenap relawan, selalu siap mengawal pemerintahan Pak Jokowi, bukan sekadar mengawal, namun sebisa mungkin juga meringankan. Oleh karena itulah kami berpendapat, bahwa kiranya reshuffle cukup sekali ini saja, agar Pak Jokowi bisa segera tancap gas,” pungkasnya.(sis)