GNPK Jabar: Koruptor Harus Dihukum Mati

– Setiap tahun dan di setiap daerah pasti saja ditemukan kasus tindak pidana korupsi dan banyak yang meminta koruptor untuk dihukum mati sebagai efek jera. Ternyata, korupsi tidak hanya dilakukan pejabat, tapi bisa dilakukan semua orang.

Ketua Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi (GNPK) RI Jawa Barat, Nana Supriatna Hadiwinata menjelaskan, ada sejumlah faktor yang menyebabkan seseorang mau korupsi. Salah satunya dari diri sendiri.

“Korupi itu pertama kali karena diniatkan oleh diri sendiri. Makanya ada imbauan mulailah tidak korupsi di mulai dari diri sendiri. Bagaimana kita mau memberantas korupsi kalau diri kita sudah memulai,” tutur dia kepada Cianjur Update, Rabu (31/3/2021).

Faktor kedua adalah, dorongan lingkungan. Nana menyebut, hal itu sangat berpengaruh terhadap seseorang untuk melakukan tindak pidana korupsi.

“Maaf, seperti dorongan suami, dorongan istri, dorongan anak, dorongan teman itu bisa berpengaruh,” kata dia.

Maka dari itu, ia mendorong agar pelaku dan semua pihak yang terlibat dalam kasus korpsi untuk dihukum mati. Nana menegaskan, jangan segan dalam memberikan hukuman terhadap pelaku korupsi.

“Sebagai pegiat antikorupsi, saya menyuarakan bahwa pelaku dan pihak yang terlibat korupsi harus dihukum mati. Jadi tidak boleh segan dalam menerapkan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 bahwa koruptor bisa dijerat hukuman mati. Persoalannya, sampai sekarang tidak ada yang berani. Makanya di MPK RI selalu menyuarakan hukuman mati untuk koruptor,” tegas Nana.

Akan tetapi, Nana mengaku tidak bisa menyatakan semua orang bahkan pejabat itu bersih dari korupsi. Namun, ia menjelaskan ada salah satu hal yang harus dimiliki pejabat yang baik.

“Pejabat itu harus mementingkan kepentinngan rakyat atau kelompok. Itu salah satu yang harus dimiliki pejabat,” jelas dia.

Meskipun demikian, Nana mengungkapkan tidak ada pejabat dengan kriteria yang ia jelaskan. Ia menjamin tidak ada pejabat yang bersih dari korupsi.

“Saya berani jamin, saya selalu saat melakukan pelantikan di provinsi, suruh ngacung siapa pejabat yang bersih, tidak ada yang berani, itu pengakuan,” ungkap dia.

Maka dari itu, satu-satunya jalan dan tugas masyarakat adalah bersama-sama melakukan pengawasan terhadap pemerintahan. “Semua orang butuh uang tapi di sini ada sisi positif yang harus diperjuangkan, kalau ada yang menyimpang harus disuarakan,” tandasnya.(afs/rez)