CIANJURUPDATE.COM – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cianjur, Lepi Ali Firmansyah, menegaskan bahwa pemerintah pusat maupun daerah memiliki kewajiban menghadirkan akses pelayanan kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.
Hal ini sejalan dengan target pencapaian Universal Health Coverage (UHC) yang dicanangkan pemerintah dengan sasaran minimal 98 persen dari total populasi menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di setiap wilayah.
“Pemerintah Kabupaten Cianjur saat ini telah berhasil mencapai UHC prioritas. Artinya hampir seluruh masyarakat Cianjur telah terlindungi dalam program JKN-KIS sehingga hak dasar masyarakat atas jaminan kesehatan makin nyata terwujud. Tentu hal ini adalah pencapaian penting yang harus kita syukuri bersama, sekaligus menjadi tanggung jawab bersama untuk menjaga keberlanjutan dan kualitas layanan,” ujar Lepi, dalam sambutannya, Jumat (27/9) di Pendopo Cianjur.
BACA JUGA: Cianjur Resmi Raih Predikat UHC Prioritas, Bupati: Tantangan Terbesarnya Jelas Mengenai Pembiayaan
Ia menambahkan, pencapaian tersebut harus dibarengi dengan beberapa aspek penting, antara lain pemerataan akses pelayanan kesehatan hingga ke desa, peningkatan kualitas layanan dengan dukungan tenaga medis dan sarana prasarana, serta perlindungan finansial bagi masyarakat agar tidak terbebani biaya pelayanan.
Selain itu, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, keadilan dan inklusivitas bagi kelompok rentan, serta kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan juga harus menjadi prioritas.
DPRD Cianjur, kata Lepi, memberikan apresiasi kepada Bupati Cianjur, tenaga kesehatan, BPJS Kesehatan, serta masyarakat yang berperan aktif dalam mewujudkan keberhasilan UHC ini.
BACA JUGA: Camat Pacet Bakal Tindaklanjuti Soal Rangkap Jabatan Bendahara BUMDes Sukatani
Masih ada tantangan, terutama terkait ketersediaan anggaran dan fasilitas kesehatan.
Sementara itu, Bupati Cianjur dr.M Wahyu Ferdian mengungkapkan bahwa pada tahun 2025 pemerintah daerah mengalokasikan anggaran sebesar Rp291 miliar untuk menanggung sekitar 850 ribu penerima manfaat UHC.
“Anggaran ini selalu berubah sesuai pertumbuhan penduduk dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Kendati demikian, kami tetap berkomitmen menjaga keberlanjutan UHC,” kata Bupati.
BACA JUGA: Warga Cugenang Keluhkan Porsi dan Kemasan MBG untuk Ibu Menyusui: “Dibungkusnya Kayak Asal Banget”
Ia mengakui, fasilitas kesehatan yang ada di Cianjur masih terbatas dibandingkan dengan jumlah penduduk. Karena itu, pemerintah daerah berencana menambah jumlah fasilitas kesehatan termasuk pembangunan satu rumah sakit baru.
Hal senada disampaikan Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur dr. I Made Setiawan menjelaskan, saat ini terdapat 1.017 tempat tidur dari total 4 rumah sakit dan puskesmas yang ada. Padahal, dengan jumlah penduduk 2,6 juta jiwa, idealnya Cianjur membutuhkan sekitar 2.600 tempat tidur.
“Ketersediaan tempat tidur masih jauh dari kebutuhan. Rasio idealnya satu tempat tidur untuk seribu penduduk. Karena itu, penambahan kapasitas rumah sakit menjadi kebutuhan mendesak,” ujarnya.
BACA JUGA: Kepala SPPG Sarampad Angkat Bicara Pasca Dugaan Keracunan Siswa SD Program MBG
Dengan pencapaian UHC, masyarakat Cianjur kini hampir seluruhnya telah terjamin dalam program kesehatan. Namun, tantangan pemerataan fasilitas dan peningkatan kualitas layanan tetap menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah.
Editor: Afsal Muhammad
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
