CIANJURUPDATE.COM – Roadshow Bus KPK 2024 akan hadir di Kabupaten Cianjur mulai Kamis, 25 Juli hingga Minggu, 28 Juli 2024.
Acara ini akan berlangsung di Pendopo Kabupaten Cianjur, sebagaimana diumumkan melalui akun Instagram @pemkabcjr pada Rabu, 24 Juli 2024.
Roadshow ini merupakan hasil kolaborasi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pemerintah Kabupaten Cianjur.
Berbagai program dan kegiatan menarik akan disajikan untuk masyarakat, mulai dari edukasi bagi pelajar, temu komunitas, kuliah umum, nonton bareng film antikorupsi, hingga senam bersama.
Selain itu, Pemkab Cianjur juga akan menyelenggarakan pameran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan layanan publik.
Layanan yang tersedia meliputi pelayanan Dukcapil, Pelayanan Perizinan Terpadu, Samsat, pelayanan kesehatan, dan perpustakaan.
Masyarakat juga dapat menikmati pasar murah dan pentas seni yang memeriahkan acara ini.
Program Roadshow Bus KPK 2024 bertujuan untuk menyebarkan edukasi antikorupsi melalui sosialisasi dan kampanye.
BACA JUGA: KPK OTT Wali Kota Bandung Terkait Suap Pengadaan Barang dan Jasa
Tahun ini, misi utamanya adalah mengajak masyarakat untuk menolak politik uang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dengan kampanye bertajuk “Hajar Serangan Fajar”.
Roadshow ini dijadwalkan mengunjungi berbagai kabupaten dan kota di empat provinsi di Pulau Jawa, termasuk Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Bojonegoro, dan Kota Surabaya di Jawa Timur.
Kemudian, Kabupaten Brebes, Kabupaten Wonosobo, dan Kota Semarang di Jawa Tengah.
Di Jawa Barat, selain Kabupaten Cianjur, roadshow juga akan singgah di Kabupaten Bandung Barat dan Kota Bandung.
BACA JUGA: Bertemu Bupati Cianjur Untuk Klarifikasi Laporan KPK, Founder Acsena Humanis Respon: Berita Bohong
Program ini akan ditutup di Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, dan Kota Serang di Banten.
Dengan program ini, KPK berharap masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pemberantasan korupsi melalui cara yang menyenangkan.
Selain itu, program ini juga diharapkan dapat mempererat komunikasi antara masyarakat dan pemerintah daerah, serta mendorong pemahaman dan kontribusi masyarakat dalam membangun budaya antikorupsi yang kuat.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
