PN Cianjur Jatuhkan Hukuman 2 Bulan Penjara dan Denda 6 Juta pada ASN Pasirkuda atas Kasus Pelanggaran Pemilu

– DR, seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Kecamatan Pasirkuda, Cianjur, dijatuhi hukuman 2 bulan penjara atas kasus pelanggaran pemilu.

Pantauan CIANJURUPDATE.COM menunjukkan bahwa tuntutan terhadap DR dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri (PN) Cianjur pada Rabu (6/11/2024).

Jaksa Penuntut Umum juga menuntut terdakwa membayar denda 6 juta rupiah. Jika denda tersebut tidak dibayar, terdakwa akan menjalani tambahan hukuman 3 bulan penjara.

Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Cianjur, Prasetya Djati Nugraha, mengatakan hukuman yang dijatuhkan tergolong rendah berdasarkan Pasal 188 jo 71 Ayat 1 UU No. 6 Tahun 2020.

“Ancaman pidana terhadap terdakwa adalah 6 bulan, namun saat ini hanya 2 bulan yang kami tetapkan dalam surat tuntutan, sehingga hal ini relatif,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa terdakwa sudah kooperatif dan mengakui kesalahannya selama persidangan, yang menjadi salah satu pertimbangan dalam penetapan hukuman.

Jika majelis hakim tidak memenuhi hasil tuntutan, lanjut Prasetya, pihaknya akan mempertimbangkan langkah banding sebagai upaya lanjutan.

“Undang-undang menetapkan batasan tertentu, termasuk jika putusan di bawah dua per tiga atau setengah. Jika pertimbangan kami tak sepenuhnya diterima, kami akan mengajukan banding,” jelasnya.

Sidang selanjutnya, yang dijadwalkan pada Kamis (7/11/2024), akan diisi dengan pembelaan terdakwa atau kuasa hukumnya.

“Menurut keputusan majelis hakim, sidang ditunda dan akan dilanjutkan dengan agenda pembelaan besok, Kamis,” tambahnya.

Di sisi lain, Kuasa Hukum ASN Kecamatan Pasirkuda, Asep Mulyadi, menyatakan keberatan atas putusan tersebut dan berencana mengajukan pembelaan.

“Iya, Insyaallah kami akan memberikan pembelaan terbaik untuk klien, meskipun keputusan akhir berada di tangan majelis hakim,” ujarnya.

Asep juga menyampaikan bahwa meski terdakwa dianggap melanggar pidana, mereka berharap majelis hakim memberikan hukuman percobaan sebagai alternatif.

“Yang pasti, kami sebagai tim penasihat hukum berharap agar klien tidak ditahan dan bisa mendapat hukuman percobaan,” tutupnya.