Pemkab Cianjur Siap Mendukung Pembangunan Jalur Puncak 2

CIANJURUPDATE.COM, Cianjur – Jalur Puncak 2 yang akan digadang-gadang menjadi jalan alternatif untuk mengatasi kemacetan Jalan Raya Puncak hingga Cianjur, kini tengah digeber kembali pengerjaannya.

Namun demikian, saat ini hanya Kabupaten Bogor saja yang terlihat lebih serius untuk pembukaan jalur tersebut, terbukti dari kunjungan dan pemantauan langsung Bupati Bogor, Ade Yasin beberapa waktu lalu.

Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum menjelaskan, pembukaan Jalur Puncak II itu sudah ditangani pemerintah pusat, meskipun lokasinya bertempat di wilayah Jawa Barat.

“Sebetulnya ini sudah menjadi kebijakan pemerintah pusat, bukan hanya Pemprov Jabar. Keputusannya itu semua ada di pemerintah pusat, pada dasarnya Pemprov Jabar mendukung penuh,” ucapnya.

Lanjut Uu, jika Jalur Puncak 2 akan jadi dilaksanakan, pihaknya meminta kepada masyarakat untuk membantu meringankan pemerintah dalam pembebasan lahannya, sehingga manfaat dari jalan tersebut bisa dirasakan semua pihak.

“Kalau memang betul jadi, saya meminta dukungan masyarakat dan jangan mempersulit dalam urusan pembebasan lahannya. Jangan sampai hal serupa seperti kasus pembangunan jalan Tol Cisundau di Sumedang yang sampai saat ini masih belum selesai,” jelasnya.

Sementara itu, Pjs Bupati Cianjur, Dudi Sudrajat menyebut, Pemkab Cianjur sangat mendukung pembukaan Jalur Puncak 2 tersebut. Meskipun, hingga saat ini belum melakukan pemantauan maupun meninjau lokasi.

“Kalau pun harus jadi, kami juga siap. Karena kami pun harus antisipasi, walaupun semua itu diatur oleh pemerintah pusat,” ujar Pjs Bupati Cianjur, Dudi Sudrajat saat diwawancarai Cianjur Update, Kamis (5/11/2020).

Selain itu, lanjut Dudi, meski semua anggaran pembangunan langsung dari pusat, tapi anggaran Detail Engineering Design (DED) dikeluarkan oleh kabupaten salah satunya dari Kabupaten Cianjur.

“Kalau masalah anggaran itu dari pusat, tapi bagian kita hanya rancangan awal saja. Rencana akan digarap awal tahun depan, tapi karena ditahan jadi tidak berlanjut. Tapi kami antisipasi kalau jadi, penanganan alternatif lain sudah kami siapkan di PUPR,” tandasnya.(afs/ct6/sis)