Pemkab Cianjur Rilis Posisi RKUD per Awal Juli 2026, Wujudkan Transparansi Keuangan Daerah

CIANJURUPDATE.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur secara resmi mempublikasikan pembaruan informasi mengenai posisi Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) terkini kepada masyarakat pada Selasa 7 Juli 2026.

Publikasi data keuangan ini merupakan langkah nyata pemerintah daerah dalam mempertahankan prinsip keterbukaan publik.

Melalui keterangan tertulisnya, Pemkab Cianjur menyatakan, "Pemerintah Kabupaten Cianjur terus berkomitmen menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan menyampaikan pembaruan informasi secara berkala kepada masyarakat."

Sejalan dengan hal tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Cianjur juga menegaskan komitmennya untuk menghadirkan perencanaan pembangunan yang terarah, inovatif, dan akuntabel.

Dalam sebuah tayangan video resmi, Natasya selaku perwakilan Bapperida membuka laporannya dengan sapaan, "Sampurasun wargi Cianjur," dan menjelaskan bahwa salah satu bentuk perwujudan transparansi adalah penyampaian informasi kondisi keuangan daerah secara terperinci.

Berdasarkan laporan posisi kas RKUD Kabupaten Cianjur per tanggal 3 Juli 2026 pukul 15.00 WIB, tercatat saldo RKUD berada pada angka Rp 92.050.771.478,00.

Adapun total realisasi penerimaan daerah mencapai Rp 1.324.650.069.248,00. Penerimaan ini bersumber dari beberapa pos rincian, meliputi transfer ke daerah yang menjadi kontributor terbesar senilai Rp 1.098.655.452.334,00, serta pendapatan dari pajak daerah sebesar Rp 191.744.773.488,00.

Selain itu, terdapat pula pemasukan dari retribusi daerah sebesar Rp 14.509.374.502,00 dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah dengan jumlah Rp 19.740.468.924,00.

Di sisi lain, total realisasi pengeluaran daerah tercatat sebesar Rp 1.428.999.087.656,00. Pengeluaran tersebut dialokasikan untuk berbagai kebutuhan belanja daerah.

Porsi terbesar dialokasikan untuk belanja pegawai yakni sebesar Rp 735.248.490.206,00, disusul oleh belanja operasional perangkat daerah yang memakan anggaran sebesar Rp 418.048.673.540,00.

Alokasi pengeluaran lainnya mencakup belanja barang dan jasa sejumlah Rp 161.387.432.651,00, belanja modal senilai Rp 77.859.281.259,00, serta belanja hibah sebesar Rp 19.049.161.000,00.

Pemerintah daerah juga mencatat adanya uang persediaan untuk perangkat daerah senilai Rp 17.406.049.000,00.

Melalui rilis data secara rutin ini, pemerintah daerah berharap masyarakat dapat turut serta mengetahui dan mengawasi tata kelola anggaran. Pemkab memberikan apresiasinya dengan menyatakan, "Terima kasih atas dukungan dan partisipasi seluruh warga dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbuka dan terpercaya."

Menutup laporan berkala tersebut, pihaknya menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah dan warga.

"Dengan sinergi pemerintah dan masyarakat, pengelolaan keuangan daerah dapat terus mendorong pembangunan yang merata dan berkelanjutan," pungkasnya.