Pemkab Cianjur Gagal Lindungi Lahan Pertanian, RSDH Dibangun di Area Terlarang

CIANJURUPDATE.COM – Pembangunan Rumah Sakit Dokter Hafiz (RSDH) Cianjur diduga melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Selain itu, RSDH juga dinilai menabrak Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 terkait perlindungan lahan pertanian yang penting untuk ketahanan pangan, lantaran mendirikan bangunan di area yang seharusnya dilindungi.

Pembangunan RSDH juga dianggap melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2012 mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), meskipun kemudian muncul Perda Kabupaten Cianjur Nomor 7 Tahun 2024 yang mengatur RTRW secara lebih rinci.

Menurut informasi yang diperoleh, setelah Perda Nomor 7 Tahun 2024 diterbitkan, pihak RSDH langsung mempercepat pengurusan izin-izinnya.

Namun, sejak mulai dibangun pada 1 Januari 2014 di Jalan Pramuka Nomor 15, Kecamatan Karangtengah, Cianjur, dan resmi beroperasi pada 14 Februari 2015, tidak ada tindakan nyata dari pihak pemerintah atau instansi terkait untuk menghentikan pembangunan yang dianggap melanggar aturan tersebut.

Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai siapa yang mendukung keberadaan RSDH yang diduga melanggar sejumlah peraturan.

Kepala Bidang Tata Ruang PUTR Cianjur, Willibordus, menyatakan,

“Jika mengacu pada peraturan yang berlaku sebelumnya, pembangunan di kawasan tersebut seharusnya tidak diperbolehkan karena merupakan lahan pertanian yang dilindungi untuk ketahanan pangan,” ungkapnya pada Kamis (29/08/2024).

Sementara itu, pegawai Bagian Pembangunan DPMPTSP Cianjur, Asep menjelaskan bahwa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) RSDH dikeluarkan berdasarkan rekomendasi FKPR dari Dinas PUTR.

“Kami hanya menerbitkan IMB sesuai dengan arahan dari PUTR. Jika mereka mengizinkan, maka kami hanya melaksanakan,” jelasnya.

Namun, perlu diketahui bahwa pada saat penerbitan IMB RSDH, Dinas PUTR belum mengeluarkan rekomendasi FKPR.

Pengurusan FKPR baru dialihkan ke PUTR pada tahun 2021, sehingga tidak ada kaitannya antara IMB RSDH dengan Dinas PUTR pada saat itu.

Di sisi lain, Pararelegal RSDH Aep menyatakan bahwa rumah sakit tersebut memang berada di bawah naungan PT HZ&J dan bahwa pihaknya hanya mengajukan permohonan perizinan mendirikan rumah sakit di Cianjur kepada pemerintah daerah.

“Pemerintah daerah pada saat itu memberikan izin. Mengapa mereka mengizinkan, kami tidak tahu. Silakan tanyakan kepada pihak yang berwenang,” ungkap Aep melalui pesan singkat, Rabu (18/09/2024).

Ia juga menegaskan bahwa RSDH tidak memiliki ‘beking’ tertentu.

“Kami hanya mengandalkan Allah SWT,” lanjutnya.

Terkait apakah pihak RSDH mengetahui bahwa lahan tersebut dilindungi atau tidak, menyatakan bahwa ia harus memeriksa kembali ke pihak PT.

“Yang jelas, PT HZ&J mengajukan permohonan izin kepada pemerintah daerah, dan izin tersebut diberikan,” pungkasnya.