Pelajaran Sejarah Tidak Wajib di SMA, Ini Kata MKKS Cianjur

, Cianjur – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berencana membuat pelajaran sejarah tidak wajib bagi siswa SMA sederajat. Hal ini pun menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan khususnya pelajar.

Kebijakan itu tercantum dalam rencana penyederhanaan kurikulum yang akan diterapkan Maret 2021. Di kelas 10, pelajaram sejarah disatukan dengan pelajaran ilmu pengetahuan sosial (IPS). Sementara kelas 11 dan 12, pelajaran sejarah masuk kelompok peminatan yang tak bersifat wajib.

Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Kabupaten Cianjur, Agam Supriyatna menjelaskan, jika dikaji secara keseluruhan, mata pelajaran di Indonesia lebih banyak dibandingkan dengan negara-negara lain.

“Sehingga anak lebih berat akan beban proses KBM-nya. Sehingga perlu kiranya dilakukan penyederhanaan atau pengurangan beban belajarnya,” tuturnya kepada Cianjur Update, Minggu (20/09/2020).

Selain itu, ia pun mengatakan, ketika ada kebijakan pengurangan beban belajar, secara tidak langsung pasti ada mata pelajaran yang tereduksi atau berkurang. Dari yang semula ada menjadi tidak ada.

“Ini bisa terjadi pd mata pelajaran apa saja termasuk salah satunya sejarah. Suka atau tidak pasti ada yang pro dan kontra akan kebijakan yang terkadang keluar dari kebiasaan yang sudah jalan selama ini,” katanya.

Agam mengu mengungkapkan, kurikulum idealnya mengikuti perkembangan zaman. Sehingga, sangat mungkin untuk dikaji ulang dan sesuai dengan kondisi saat ini.

“Sehingga kebijakan yang benar-benar tepat perlu kiranya dimunculkan agar tidak ada yang merasa drugikan.” tukasnya.

Bukan Dihapus, Tapi…

Sementara itu, Menteri Pendidikan dna Kebudayaan (Mendikbud) RI, Nadiem Makarim mengklarifikasi isu diubahnya mata pelajaran sejarah sebagai pelajaran tak wajib atau pilihan bagi siswa SMA sederajat.

“Tidak ada sama sekali kebijakan, regulasi atau peraturan penghapusan mata pelajaran sejarah di kurikulum nasional,” ujarnya dalam video klarifikasi yang diunggah via instagram pribadinya @nadiemmakarim, Minggu (20/09/2020).

Nadiem menjelaskan, pada 2021, Kemendikbud pun hanya melaksanakan sejumlah prototyping kurikulum baru di sekolah penggerak yang terpilih dan bukan skala nasional.

Dengan demikian, tidak ada kebijakan apapun yang akan keluar pada 2021 dalam skala kurikulum nasional terlebuh penghapusan mata pelajaran.

“Yang buat saya mengejutkan adalah komitmen saya terhadap sejarah kebangsaan kita dipertanyakan. Padahal misi saya adalah untuk memajukan pendidikan sejarah agar kembali relevan dan menarik bagi anak-anak kita.” ucapnya.(afs)