Jadi Penyebab Banjir, Pemkab Cianjur Bongkar Bangunan Penghambat Saluran Air

 – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Cianjur membongkar sejumlah bangunan yang menutup saluran air di Perumahan Puncak Manis, Desa Selajambe, Kecamatan Sukaluyu, Cianjur.

Tindakan ini merespons banjir yang melanda wilayah tersebut dan beberapa kecamatan lain pada 26 April 2025. Bangunan-bangunan itu menjadi penyebab utama bencana.

Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Cianjur, Djoko Purnomo, menegaskan bahwa pembongkaran ini mengikuti arahan pimpinan daerah dan peraturan perundang-undangan. Sebelum bertindak, pihaknya telah berkoordinasi intensif dengan berbagai pihak terkait.

“Selama bangunan melanggar peraturan dan menyebabkan bencana kemanusiaan, kami akan menegakkan peraturan daerah. Hari ini kami bongkar bangunan agar saluran air kembali normal,” ujar Djoko kepada Cianjur Update, Selasa (29/4/2025) di lokasi pembongkaran.

Djoko menambahkan bahwa penertiban ini mendapat dukungan penuh dari Kecamatan Sukaluyu, TNI-Polri, Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta masyarakat setempat.

BACA JUGA: Banjir Bandang Hantam Cianjur, Ratusan Juta Rupiah Raib dalam Semalam

Ia juga mengimbau masyarakat Kabupaten Cianjur agar tidak mendirikan bangunan di area yang tidak sesuai peruntukan, terutama di atas saluran air atau wilayah rawan bencana.

Djoko menegaskan bahwa bangunan-bangunan yang dibongkar menyebabkan terganggunya aliran air, yang memicu banjir.

“Kami putuskan untuk mensterilkan saluran air. Bangunan yang menutup saluran kami bongkar. Ini sesuai arahan Bupati Cianjur agar tidak ada lagi korban,” tegasnya.

Djoko menjelaskan bahwa pihaknya telah menjalatau sesuai prosedur operasional standar. Tahapan yang telah dilakukan meliputi teguran lisan dan tiga kali surat teguran tertulis kepada pemilik bangunan.

Karena tidak ada respons, pembongkaran pun dilaksanakan. Djoko menambahkan bahwa pemilik bangunan akhirnya menyerahkan keputusan kepada pemerintah daerah.

“Kami sudah konfirmasi kepada pemilik melalui camat, kepala desa, bahkan Bupati sempat menunggu beberapa jam agar proses ini berjalan dengan komunikasi terbuka,” pungkasnya.

Editor: Afsal Muhammad