Gas Melon Jadi Sorotan, Hiswana Migas Cianjur Minta Pemkab Awasi Distribusi LPG Subsidi
CIANJURUPDATE.COM – Isu kelangkaan dan mahalnya harga LPG subsidi 3 kilogram di sejumlah wilayah Cianjur, menyeret persoalan distribusi gas melon saat Musyawarah Cabang (Muscab) V Hiswana Migas DPC Cianjur, Senin 8 Juni 2026, di Hotel Le Eminence Cipanas.
Organisasi pelaku usaha energi itu meminta Pemerintah Kabupaten Cianjur turun tangan lebih aktif mengawasi penyaluran subsidi agar tidak bocor dan tepat sasaran.
Ketua Hiswana Migas Cianjur periode 2026-2030, Hedi Permadi Boy, menilai pemerintah daerah memegang peran strategis dalam mengawal distribusi LPG subsidi karena paling memahami kondisi wilayah, jumlah penduduk, serta kebutuhan masyarakat penerima manfaat.
BACA JUGA:Â Terpilih Aklamasi, Hedi Permadi Boy Kembali Pimpin Hiswana Migas Cianjur
“Pemkab yang paling mengetahui kondisi masyarakat di lapangan. Karena itu kami berharap Pemda ikut mengawal distribusi LPG subsidi agar benar-benar diterima warga yang berhak,” kata Hedi seusai Muscab V Hiswana Migas di Cianjur.
Menurut Hedi, kuota LPG subsidi yang dialokasikan pemerintah melalui Pertamina setiap tahun pada dasarnya telah disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Namun persoalan sering muncul pada rantai distribusi di lapangan yang berpotensi memicu kelangkaan maupun kenaikan harga di tingkat konsumen.
BACA JUGA:Â Komisi II DPRD – Hiswana Migas Cianjur Larang Pengusaha Besar dan Dapur MBG Gunakan Gas Subsidi 3 Kg
Karena itu, ia meminta pengawasan tidak berhenti di tingkat agen atau pangkalan, melainkan hingga ke jalur distribusi paling bawah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Kami mengajak semua pihak ikut mengawasi, termasuk pemerintah daerah dan media. Jika ditemukan penyalahgunaan distribusi subsidi, harus ada tindakan tegas,” ujarnya.
Isu pengawasan LPG subsidi menjadi perhatian karena gas melon merupakan komoditas yang menyangkut kebutuhan rumah tangga miskin dan pelaku usaha mikro. Setiap gangguan distribusi akan langsung berdampak pada daya beli masyarakat.
Dalam forum Muscab tersebut, Hiswana Migas juga menyoroti rencana digitalisasi distribusi energi. Setelah sistem barcode diterapkan pada pembelian BBM subsidi di SPBU, mekanisme serupa tengah disiapkan untuk distribusi LPG subsidi guna memperkuat pengawasan dan memastikan data penerima manfaat lebih akurat.
Langkah digitalisasi itu dinilai dapat mempersempit ruang penyimpangan sekaligus meningkatkan transparansi penyaluran subsidi yang selama ini kerap menjadi sorotan publik.
Muscab V Hiswana Migas Cianjur dihadiri pengusaha sektor energi yang terdiri atas pengelola SPBU, SPBE, agen LPG, pelaku usaha non-PSO, serta pengusaha angkutan bahan bakar. Dari 101 anggota yang memiliki hak suara, sebanyak 81 anggota hadir dalam forum pemilihan kepengurusan tersebut.***
