Efisiensi Anggaran Ala Dedi Mulyadi, Pangkas Hura-hura, Fokus pada Masyarakat

– Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan komitmennya untuk mengefisienkan anggaran daerah dengan memangkas pengeluaran yang tidak berdampak langsung bagi masyarakat.

Dalam kebijakan terbarunya, Dedi mengalihkan dana dari pos-pos seremonial dan hiburan menuju sektor yang lebih esensial, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

“Pelantikan ini menjadi momentum kita untuk meluruskan pemahaman tentang efisiensi. Selama ini, efisiensi dipahami sebagai pemotongan anggaran, padahal esensinya adalah mengalihkan belanja yang tidak penting menjadi belanja yang lebih bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Dedi dilansir Jabarprov.go.id (20/2/2025).

Menurut Dedi, selama ini anggaran daerah masih mengakomodasi kegiatan seremonial yang tidak memberikan manfaat konkret bagi masyarakat.

Oleh karena itu, ia menginstruksikan pemangkasan besar-besaran pada belanja hiburan, perjalanan dinas, dan pengeluaran lainnya yang dianggap tidak mendesak.

Langkah ini diambil demi memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi warga Jawa Barat.

Salah satu wujud nyata kebijakan efisiensi ini adalah realokasi anggaran dari semula Rp600 miliar menjadi Rp2,4 triliun untuk pembangunan dan perbaikan jalan.

“Kita ingin memastikan bahwa infrastruktur yang baik dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi di Jawa Barat,” kata Dedi.

Selain itu, Dedi juga mengalokasikan dana Rp1,2 triliun untuk membangun 3.333 ruang kelas baru guna meningkatkan kualitas pendidikan.

“Ini untuk membangun sekolah baru dan membebaskan tanah guna pengembangan sarana pendidikan dalam dua tahun ke depan,” jelasnya.

Sektor kesehatan pun menjadi prioritas dengan rencana pembangunan rumah sakit dan puskesmas di daerah terpencil serta penyediaan 200 ambulans baru.

“Kami ingin layanan kesehatan bisa menjangkau seluruh masyarakat, termasuk di daerah yang selama ini sulit diakses,” ujarnya.

Selain efisiensi anggaran, Dedi juga menyoroti upaya pemberantasan oknum organisasi masyarakat yang kerap menghambat investasi.

Melalui program Jabar Manunggal, pemerintah berkomitmen memberikan kepastian hukum bagi para investor agar ekonomi daerah tetap berkembang tanpa gangguan dari pihak-pihak yang mencari keuntungan pribadi.

Lebih lanjut, Dedi memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil berbasis pada kebutuhan masyarakat, bukan sekadar pencitraan.

Ia menegaskan bahwa dana bagi hasil senilai Rp6 triliun akan dialokasikan sepenuhnya untuk pembangunan infrastruktur di tingkat kabupaten/kota agar manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat luas.

Kebijakan ini pun mendapat dukungan dari berbagai pihak yang melihatnya sebagai langkah konkret dalam memperbaiki tata kelola anggaran di Jawa Barat.

Dengan menghilangkan pemborosan dan mengoptimalkan penggunaan dana daerah, Dedi Mulyadi ingin memastikan bahwa pembangunan di Jawa Barat berjalan lebih efektif dan benar-benar memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya.