Duh, Bursa Pendaftaran Jabatan Sekda Cianjur Masih Sepi Peminat

CIANJURUPDATE.COM, Cianjur – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur membuka bursa jabatan posisi Sekretaris Daerah (Sekda) Cianjur melalui surat pengumuman dengan Nomor 800/004/Pansel/JPTP/III/2021 tentang Seleksi Terbuka Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur.

Pendaftaran sudah dibuka sejak 29 Maret hingga 15 April 2021 dengan minimal jabatan eselon II B atau setara kepala dinas dan kepala badan. Selain itu, calon pendaftar telah dua kali menduduki jabatan tinggi pratama dalam JPT paling singkat dua tahun per 22 Maret 2021. Usia pendaftar pun maksimal 56 tahun per 30 April 2021.

Meskipun demikian, sampai saat ini, belum ada satu pun Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mau mendaftarkan diri menjadi Sekda Cianjur.

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Cianjur, Budi Rahayu Toyib membenarkan mengenai belum adanya pendaftar untuk menjadi Sekda Cianjur.

“Pendaftarannya di Kantor BKPPD. Tapi sampai sekarang masih kosong, kita masih menunggu hingga 15 April 2021,” tutur Budi kepada Cianjur

Apabila, sampai 15 April 2021 belum ada yang mendaftar, maka pendaftaran diperpanjang hingga dua kali perpanjangan. Ia menilai, rata-rata pendaftar melakukan menjelang akhir pendaftaran. Dari ketentuan, calon pendaftar minimal empat orang dan bisa dilakukan seleksi untuk calon Sekda Cianjur.

“Minimal pendaftaran empat dan seleksi empat, jika belum mencukupi kita perpanjang. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah ada,” tuturnya.

Sementara itu, Pakar Hukum Tata Negara (HTN) Unsur Cianjur, Dedi Mulyadi menilai, pengisian jabatan Sekda menjadi hal yang sangat penting. Sebab, pola pemerintahan akan terhambat.

“Sudah tepat pemerintah daerah membentuk tim seleksi, mengenai siapa yang mencalonkan, Sekda harus cocok dengan kepala daerah,” terangnya.

Ia menjelaskan, jabatan Sekda ada kaitannya dengan visi misi bupati menjadi sebuah kebijakan yang dapat dilaksanakan. Sehingga sangat strategis. Pemkab Cianjur pun harus merancang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk dibuat dan dibahas di DPRD yang menjadi kebijakan bupati kedepan.

“Sekda harus matching dengan bupati, kalau tidak pemerintahan akan terhambat,” jelas dia.(afs/sis)