Disnakertrans Cianjur Gandeng Kemlu RI Pulangkan TKW Asal Ciranjang Korban Penempatan Ilegal di Libya
CIANJURUPDATE.COM — Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Cianjur memastikan bahwa Ai Juariah (43), Tenaga Kerja Wanita (TKW) asal Kampung Babakan Turuy, Desa Karangwangi, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, berangkat secara nonprosedural atau ilegal.
Kepala Disnakertrans Kabupaten Cianjur, Deny Widya Lesmana, menjelaskan bahwa pihaknya bergerak cepat menindaklanjuti video viral yang memperlihatkan kondisi Ai Juariah terluka. Sebagai langkah resmi, Disnakertrans telah melayangkan surat permohonan fasilitasi evakuasi kepada Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia.
"Kita telah bersurat ke Kemlu RI agar dibantu dalam proses pemulangan Ai Juariah. TKW tersebut dipastikan berangkat ke Libya secara non prosedural," kata Deny, Senin (29/6/2026).
BACA JUGA: Muharram Berkah, PLN UP3 Cianjur Tebar Kebahagiaan dan Doa Bersama Anak Yatim
Berdasarkan data dan pendalaman informasi yang dilakukan oleh pihak dinas, Ai Juariah diketahui sudah bermigrasi dan bekerja di Libya selama 14 bulan terakhir. Selama kurun waktu tersebut, ia mengalami situasi ketenagakerjaan yang tidak stabil.
"Terkait gajinya juga, informasinya tidak diterima langsung oleh yang bersangkutan tetapi kepada pihak ketiga, dan ini yang juga masih kita telusuri," jelas Deny mengenai indikasi penahanan hak upah pekerja tersebut.
Selain permasalahan hak keuangan, Deny mengungkapkan fakta bahwa selama di Libya, pekerja migran tersebut tercatat telah berganti majikan atau berpindah tempat kerja sebanyak 11 kali.
BACA JUGA: Polsek Pacet dan Polres Cianjur Ungkap Kasus Ranmor, Puluhan Motor Diamankan
Perkembangan terbaru penanganan kasus menunjukkan hasil positif. Tim perwakilan diplomatik dari Kemlu RI di luar negeri telah berhasil mendeteksi posisi sengketa dan mengamankan Ai Juariah dari lokasi sebelumnya. Saat ini, kondisi fisik yang bersangkutan dilaporkan dalam keadaan cukup baik.
Deny menambahkan, fokus penanganan saat ini bergeser pada penyelesaian administrasi pemulangan. Pemerintah daerah bersama otoritas pusat terus melakukan koordinasi intensif untuk mengurus kelengkapan berkas yang diperlukan agar proses pemulangan ke tanah air berjalan lancar.
"Semoga saja prosesnya tidak ada hambatan, karena secara keberadaannya telah diketahui, bahkan sudah berada di lingkungan KBRI di Libya," pungkas Deny.***
