Dinilai Abaikan Temuan BPK, Prabhu Indonesia Jaya Akan Laporkan Bapenda Cianjur ke APH

– LSM Prabhu Indonesia Jaya segera melaporkan dugaan penyimpangan dana Pajak Penerangan Jalan (PPJ) ke aparat penegak hukum (APH).

Dana PPJ diduga dimanfaatkan oleh sejumlah elite birokrat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur.

Ketua Harian DPP Prabhu Indonesia Jaya, Hendra Malik, menegaskan bahwa pelaporan ini merujuk pada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Temuan tersebut tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern Pemkab Cianjur Tahun 2023, Nomor 42B/LHP/XVIII.BDG/05/2024.

“Pada 27 Mei 2024 ditemukan adanya realisasi belanja pegawai berupa insentif pemungutan pajak penerangan jalan yang belum sesuai target realistis. Insentif diberikan pada instansi yang belum menjalankan pemungutan pajak sesuai ketentuan,” ucap Hendra, Selasa (5/11/2024).

Hendra menyebutkan bahwa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 69 Tahun 2010 mengatur jelas tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pajak daerah.

“Pada Pasal 1 angka 5, pemungutan pajak adalah rangkaian kegiatan dari pendataan hingga pengawasan pembayaran,” paparnya.

Ia menduga bahwa pengabaian temuan BPK oleh Pemkab Cianjur merupakan bentuk pembangkangan terhadap peraturan perundang-undangan.

“Dana PPJ disetor PLN ke rekening Pemkab Cianjur melalui persentase penetapan dalam perda, namun dana itu seolah hanya dimanfaatkan segelintir pihak,” ungkapnya.

Menurut Hendra, dana PPJ seharusnya digunakan untuk penerangan jalan guna meningkatkan kenyamanan dan keamanan masyarakat.

“Pembiayaan PPJ krusial untuk meningkatkan kualitas lampu jalan dan pemasangan baru di jalan-jalan,” jelasnya.

Hendra menambahkan bahwa di lapangan, banyak jalan yang belum memiliki penerangan memadai, dan banyak lampu penerangan umum yang rusak.

“Saya harap APH bisa mengusut tuntas kasus ini agar masyarakat Cianjur mendapatkan kejelasan,” pungkasnya.

Sebelumnya, dugaan penyimpangan dana PPJ di Cianjur menjadi sorotan publik.

Muncul kecurigaan bahwa dana tersebut dimanfaatkan oleh sejumlah elite birokrat, termasuk kepala daerah dan pegawai ASN serta non-ASN di lingkungan Bapenda Cianjur.

Dugaan ini diperkuat oleh alokasi anggaran sebesar Rp3,3 miliar untuk insentif pemungutan PPJ di Bapenda Cianjur.

“Dana sebesar itu terdiri dari belanja insentif ASN dan kepala daerah atas pemungutan PPJ sebesar Rp1,995 miliar,” ujarnya, Jumat (1/11/2024).

Sementara itu, untuk belanja barang dan jasa, dianggarkan Rp1,1 miliar sebagai insentif pegawai non-ASN dalam pemungutan PPJ.

“Pertanyaannya, apakah pemberian insentif ini sudah sesuai aturan? Mengingat BPK pernah menemukan adanya ketidaksesuaian,” tutupnya.