Dampak Kenaikan BBM, Tarif Angkot Cianjur Ikut Naik

CIANJURUPDATE.COM, Cianjur – Tarif angkutan umum di Kabupaten Cianjur naik usai pemerintah resmi menaikan harga BBM. Sejumlah penumpang pun mengeluh.

Organisasi Pengemudi Angkot Cianjur Cipanas (OPACC) sudah menempelkan tarif angkot terbaru di beberapa mobil angkutan umum. Berikut adalah daftarnya:

1. Cianjur – Cipanas Rp10 ribu
2. Cianjur – Panyaweuyan Rp7 ribu
3. Cianjur – Simpang Rp6 ribu
4. Cianjur – Cugenang Rp5 ribu
5. Jarak dekat Rp4 ribu

Harga BBM subsidi resmi naik secara resmi oleh pemerintah, Sabtu (3/9/2022). Jenis BBM yang naik harga adalah Pertalite dan Solar.

Harga BBM Pertalite naik dari Rp 7.650 per liter jadi Rp 10.000 per liter. Kemudian, Solar naik dari Rp 5.150 per liter jadi Rp 6.800 per liter. Selanjutnya, BBM Pertamax naik dari sebelumnya Rp 12.500 per liter jadi Rp 14.500 per liter.

Salah seorang warga Cianjur, Heri Supriadi mengaku kecewa dengan tarif angkot yang naik. Menurutnya, saat ini ekonomi sudah semakin sulit.

“Saat ini harga pangan pun sudah semakin naik. Telur naik, harga BBM naik, tarif angkot juga naik. Jadi masyarakat semakin sulit, sementara penghasilan tetap, tidak ada kenaikan,” kata dia kepada wartawan, Minggu (4/9/2022).

Dirinya berharap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur bisa memberikan solusi dan tidak hanya mengandalkan pemerintah pusat. Ia menilai, Pemkab Cianjur pun harus bisa memberikan bantuan.

“Supaya kami masyarakat tidak semakin tercekik dengan situasi ekonomi dan bisa bertahan di gempuran kenaikan harga,” jelas dia.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah (UM) Bandung Asep Suwarna menilai Pemkab Cianjur harus melakukan optimalisasi dalam pemberian BSU.

Pemkab Cianjur harus ikut serta lebih dekat dengan masyarakat dalam mengelola bantuan ini. Apalagi, data penerima kini berasal dari pemerintah pusat.

“Saya agak tidak setuju kalau bantuan langsung itu diserahkan ke orangnya karena tidak efektif. Dulu di Jakarta itu ada yang diserahkan barangnya ada kebocoran, apalagi uang. Makanya saya harapkan BSU ini pemkab yang mengelolanya karena dia tahu persis masyarakatnya di mana,” jelas dia.(afs)