Cianjur Raih Penghargaan Kabupaten Layak Anak Kategori Pratama

CIANJURUPDATE.COM, Cianjur – Kabupaten Cianjur meraih penghargaan kategori pratama untuk Kabupaten Layak Anak. Hal ini menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam melindungi hak-hak anak dengan baik.

Bupati Cianjur, Herman Suherman mengaku bersyukur atas peraihan penghargaan tersebut, terutama di masa pandemi Covid-19 ini.

“Alhamdulillah, kita terbaik kategori pratama untuk Kabupaten Layak Anak,” ujar Herman kepada Cianjur Update, Jumat (30/7/2021).

Herman menegaskan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur akan terus fokus dan memprioritaskan kebijakan terkait anak-anak. Sehingga, generasi penerus di Cianjur bisa berkembang dengan baik.

“Kami perhatikan dan prioritaskan agar anak-anak di Cianjur bisa bertumbuh untuk kemajuan bangsa dan negara, terutama Cianjur ke depan,” jelas Herman.

Dalam usaha mendapatkan penghargaan tersebut, Herman mengaku, pihaknya terus berupaya agar terus bisa memenuhi hak anak-anak yang ada di Kabupaten Cianjur.

“Tetap kita berjuang sesuai peraturan perundang-undangan, agar anak-anak di Cianjur terus terpenuhi hak-haknya,” ungkap Herman.

Saat ini, kata dia, Kabupaten Cianjur masih melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3. Herman berharap, Cianjur bisa segera beranjak naik ke level 2.

“Cianjur mengutamakan kekompakan dari tim Forkopimda, sehingga antara masyarakat dan pemerintah bisa menangani lebih cepat pandemi Covid-19 ini,” sebut Herman.

275 Daerah Raih Penghargaan Kota/Kabupaten Layak Anak

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) memberikan penghargaan kabupaten/kota layak anak (KLA) 2021 pada 275 daerah se-Indonesia.

Penghargaan KLA Kategori Utama diberikan pada Kota Surabaya, Kota Yogyakarta, Kota Denpasar, dan Kota Surakarta.

Sementara kabupaten/kota lainnya diberikan kepada 38 kabupaten/kota peraih KLA tingkat Nindya, 100 kabupaten/kota peraih kategori KLA tingkat Madya, dan 133 kabupaten/kota peraih kategori KLA tingkat Pratama.

“Penghargaan KLA diberikan kepada daerah yang mempunyai komitmen tinggi untuk mendukung pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak, melalui proses evaluasi yang dilakukan oleh tim Kementerian PPPA, tim kementerian/lembaga, dan tim independen,” sebut Menteri PPPA Bintang Puspayoga.

Menurut Bintang, KLA merupakan sistem pembangunan berbasis hak anak yang dilakukan melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, media, dan dunia usaha.

“Hal tersebut dilakukan dengan terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan dalam bentuk kebijakan, program, dan kegiatan secara bersinergi,” tandasnya.(afs/sis)