Vaksinasi Covid-19 untuk Pelayan Publik Akan Dimulai Akhir Februari Mendatang

Sementara, lanjut dia, yang sudah dicoba data sasarannya itu nanti akan diserahkan ke Disdukcapil sebagai verifikasi antara data yang dari pusat dengan data dari masyarakat, akan dilayani dan diverifikasi langsung.

“Tahapan selanjutnya adalah lansia yang 10 dari jumlah penduduk itu, karena berisiko tinggi,” jelasnya.

Yusman menerangkan, kategori pelayan publik itu terdiri dari TNI-Polri, kemudian BUMN, BUMD, termasuk ada pedagang di pasar, termasuk pelayanan publik, kemudian tokoh agama, media, pendidik (guru dan dosen), serta organisasi-organisasi kemasyarakatan.

“Intinya yang langsung berhubungan dengan orang banyak seperti PMI itu masuk ke itu termasuk sama seperti ojol juga masuk. Rencananya vaksinasi akan dilaksanakan 22 Februari atau di awal Maret 2021 mendatang,” tuturnya.

Sementara itu, Plt Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes, Maxi Rein Rondonuwu mengatakan, kelompok masyarakat yang masuk dalam prioritas vaksinasi tahap kedua merupakan kelompok masyarakat yang memiliki interaksi dan mobilitas yang tinggi sehingga sangat rentan terpapar virus Covid-19.

Total sasaran vaksinasi tahap kedua, lanjutnya, mencapai 38,5 juta orang yang terdiri dari 16,9 juta pekerja publik dan 21,5 juta lansia. Adapun, perincian pekerja pelayanan publik terdiri dari Pendidik (guru dan dosen), pedagang pasar, tokoh agama, wakil rakyat, pejabat negara, pegawai pemerintah, TNI, Polri, Satpol PP, pelayan publik (perangkat desa, BUMN, BUMD, pemadam kebakaran), transportasi publik, atlit, wartawan, dan pelaku sektor pariwisata (staf hotel, restauran dan tempat wisata).

“Ketika mereka terlindungi lewat vaksinasi, maka kita dapat menurunkan laju penyebaran virus, mengurangi beban rumah sakit serta membantu tenaga kesehatan,” ungkapnya saat konferensi pers virtual, Senin (15/2/2021).

Pemerintah memprioritaskan vaksinasi untuk guru agar membantu murid-murid yang tidak dapat belajar daring karena sejumlah keterbatasan, dapat segera melakukan proses belajar dan mengajar secara tatap muka.

TNI dan Polri, serta kelompok pekerja keamanan lain juga menjadi prioritas pemerintah karena memiliki peran penting dalam membantu meningatkan proses tracing atau penelusuran kontak, sehingga pemerintah dapat segera menentukan langkah-langkah yang diperlukan sejak dini untuk menurunkan laju penyebaran virus.

Selain itu juga pemerintah memprioritaskan pekerja transportasi publik yang terdiri dari pekerja tiket dan masinis kereta api, pekerja bandara, pilot, pramugari, pekerja pelabuhan, pekerja Trans Jakarta dan MRT, supir bus, kernet, bahkan kondektur, sopir taksi, dan juga ojek online.

“Melihat besarnya target vaksinasi tahap kedua ini, maka pemerintah akan melakukan vaksinasi secara bertahap. Dimulai pada tujuh provinsi di Jawa dan Bali yang juga merupakan zona merah dengan jumlah pasien dan tingkat penyebaran tertinggi di Indonesia,” tandasnya.(afs/sis)