CIANJUR UPDATE – Aliansi Masyarakat Cianjur Menggugat (AMCM) baru-baru ini mengungkap sejumlah kejanggalan dalam penggunaan dana penanganan bencana Gempa bumi Cianjur. Salah satu yang menjadi sorotan adalah anggaran senilai Rp1.653.090.000 yang digunakan untuk Uang lelah.
Galih Widyaswara, salah satu Koordinator Aksi AMCM, menilai bahwa pos anggaran tersebut sangat janggal. Galih mempertanyakan siapa saja yang menjadi penerima dana tersebut dan mengapa hanya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Cianjur yang memiliki pos anggaran uang lelah.
“Uang lelah itu untuk siapa saja? Kalau benar secara aturan, mengapa hanya ada di BPBD saja dan tidak ada di OPD lainnya? Ingat, yang paling lelah itu para korban Gempa Cianjur, selain lelah menunggu haknya yang belum juga diterima, mereka juga lelah harus tinggal lama di pengungsian. Ini kok enak betul uang lelah untuk OPD dari dana donasi, kan pegawai dinas atau badan sudah punya gaji masing-masing atau kenapa tidak dianggarkan saja di APBD Cianjur?” ujar Galih seperti dikutip dari beritacianjur.com pada Kamis (23/2/2023).
Baca Juga: Sebanyak 50 Ribu Rumah Terdampak Gempa di Cianjur Diverifikasi Ulang
Galih juga mengungkapkan bahwa sumber dana untuk uang lelah tersebut berasal dari bantuan keuangan pemda kabupaten/kota dan donasi Kabupaten Cianjur. Menurutnya, seharusnya dana tersebut harus ditujukan langsung atau diprioritaskan untuk para korban gempa Cianjur dan bukan untuk uang lelah pegawai BPBD Cianjur yang sudah memiliki upah rutin.
Galih juga menyebutkan program Cianjur Bangkit yang menjadi bahan pertanyaannya. Menurut informasi yang diterima oleh AMCM, program tersebut menunjuk OPD menjadi LO untuk terjun ke setiap desa atau lapangan. Namun, Galih merasa janggal karena anggaran untuk Cianjur Bangkit tidak ada di DPA, padahal kabarnya anggarannya dibebankan ke masing-masing OPD atau LO.
Baca Juga: Temuan Terbaru BNPT dan PPATK: Organisasi Teroris Diduga Manfaatkan Donasi Korban Gempa Cianjur
Bukti program Cianjur Bangkit dan program trauma healing yang menggunakan dana donasi juga diketahui berada di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Cianjur dengan total anggaran sebesar Rp130.000.000. Menurut Galih, hal tersebut sangat janggal dan membutuhkan investigasi yang lebih lanjut.
“Tak hanya itu, masih banyak lagi kejanggalan lainnya dalam penggunaan dana donasi gempa Cianjur, seperti penggunaan materai senilai Rp599.230.000 oleh BPBD, pembelian rompi lapangan sebesar Rp34.500.000 oleh BPBD, dan penggunaan dana makan minum yang tidak jelas,” ungkap Galih.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur kembali menjadi sorotan publik setelah dinilai mengelabui DPRD Cianjur dan Aliansi Masyarakat Cianjur Menggugat (AMCM) terkait dokumen donasi gempa. Menurut Koordinator Aksi AMCM, Galih Widyaswara, dokumen yang diberikan perwakilan Pemkab Cianjur kepada DPRD Cianjur dan AMCM tidak sesuai dengan yang dijanjikan pada saat pertemuan di Gedung DPRD Cianjur pada Rabu (22/2/2023) lalu.
Pemkab Cianjur Diduga Kelabui AMCM dan DPRD
Galih mengatakan bahwa data donasi gempa yang diminta oleh AMCM masih belum detail dan jelas. “Lagi-lagi kami dikelabui oleh para kepala OPD di lingkungan Pemkab Cianjur. Bukan hanya kami, tapi Komisi B DPRD Cianjur juga dibohongi. Kami minta data detail donasi gempa, namun dokumen yang kami terima masih juga tidak detail dan tidak jelas,” tegasnya Kamis (23/2/2023).
Galih juga menilai hal tersebut semakin memperkuat indikasi kesemrawutan terkait regulasi dana donasi gempa Cianjur oleh Pemkab Cianjur. Ia menegaskan bahwa Pemkab Cianjur lalai dalam penanganan bencana gempa yang terjadi di daerah tersebut.
Pemkab Cianjur Tidak Transparan
Sebelumnya, Pemkab Cianjur juga telah dikritik karena dinilai tidak transparan dalam penggunaan dana donasi gempa yang telah terkumpul. Banyak warga yang merasa kecewa karena bantuan yang diberikan tidak tepat sasaran dan terkesan lambat.
Situasi ini menjadi sorotan publik karena bencana gempa yang terjadi di Cianjur membutuhkan perhatian dan penanganan yang serius dari pemerintah dan semua pihak terkait. Kepastian dan transparansi dalam penggunaan dana donasi sangat penting untuk menjamin kepercayaan masyarakat.***
