Larangan Study Tour ke Luar Daerah, Pengusaha Travel Cianjur Minta Pemerintah Evaluasi Wisata Lokal

– Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Cianjur resmi melarang study tour ke luar daerah.

Kebijakan ini bertujuan mengurangi beban finansial orangtua siswa serta mengembalikan esensi edukasi dalam kegiatan tersebut.

Namun, para pengusaha travel meminta pemerintah lebih dulu menata destinasi wisata lokal sebelum menerapkan larangan.

Mereka menilai infrastruktur pariwisata di Jawa Barat, khususnya Cianjur, masih belum tertata dengan baik.

Bupati Cianjur, dr Mohammad Wahyu, menyatakan kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari aturan Pemprov Jawa Barat.

“Dari Pemprov kan sudah keluar larangannya. Jadi kami mengikuti kebijakan Pemprov dengan menerapkan hal yang sama,” ungkapnya, Senin (24/2/2025).

Menurutnya, kegiatan study tour saat ini telah melenceng dari tujuan utama.

“Sekarang malah seperti tour saja, tidak ada studynya. Jadi sudah melenceng. Ditambah ada sekolah yang malah mewajibkan, yang tidak ikut pun harus ikut bayar,” jelasnya.

Larangan ini hanya berlaku untuk study tour ke luar daerah. Sementara wisata edukasi dalam kota masih diperbolehkan.

“Silakan sekarang wisatanya dalam daerah. Karena di Cianjur juga banyak destinasi wisata yang indah, tak kalah dengan luar daerah,” tambahnya.

Owner Atour Aja, Acep Makhdar, menyatakan bahwa kebijakan ini bisa diterima jika infrastruktur wisata lokal telah diperbaiki.

“Kami memahami tujuannya. Sebenarnya yang dilarang itu study tour ke luar daerah. Kami akan menerima, selama infrastruktur dan pengelolaan wisatanya sudah baik,” ujarnya.

Ia menilai destinasi wisata di Jawa Barat belum tertata rapi dan masih menghadapi kendala pungutan liar.

“Banyak destinasi wisata yang seadanya, belum tertata. Contohnya tiket dan parkir. Kalau di Jawa Tengah dan Jawa Timur sudah onestop service, sementara di Jawa Barat masih tercecer,” paparnya.

Hal serupa diungkapkan Owner HIC Travel, Abe. Ia menyebut buruknya pengelolaan wisata lokal menjadi alasan sekolah lebih memilih study tour ke luar daerah.

“Jangan menyalahkan travel yang seolah merekomendasikan luar daerah, padahal sekolah yang memilih. Wajar jika mereka memilih daerah lain karena penataan wisata di Jawa Barat belum maksimal,” tuturnya.

Para pelaku usaha travel berharap pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh sebelum mengeluarkan kebijakan.

“Evaluasi juga di lingkungan Pemkab, karena kita tahu penyimpangan terjadi di mana. Wisata lokal bisa lebih menarik jika dikelola dengan baik,” pungkasnya.

Editor: Afsal Muhammad