CIANJURUPDATE.COM – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bekerja sama dengan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Diah Pitaloka, mengadakan diseminasi strategi pengelolaan dan pengawasan keuangan haji serta sosialisasi BPIH 1444 Hijriah.
Acara tersebut berlangsung di Ballroom Hotel Aston Ciloto, Cipanas, Cianjur, pada hari Minggu (16/4/2023).
Tujuannya adalah memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pengeluaran keuangan haji sehingga mereka bisa mendapatkan informasi yang akurat dan tepat dari BPKH bersama Komisi VIII.
Baca Juga: Bahas Soal Pendidikan Islam di Cianjur, Diah Pitaloka: Kita Akan Dorong di DPR
Anggota Dewan Pengawas BPKH, Rojikin, menjelaskan bahwa diseminasi ini penting karena terkait dengan pengelolaan keuangan haji dan sosialisasi BPKH dalam biaya pengembangan program ibadah haji yang bermanfaat bagi umat.
Dalam pengelolaan keuangan haji tahun ini, target yang telah ditetapkan adalah meningkatkan nilai manfaat bagi umat sebesar Rp168 triliun. “Di tahun 2023 ini, targetnya adalah mudah-mudahan mendapatkan nilai manfaat sebanyak Rp11 triliun,” kata Rojikin.
Rojikin menambahkan bahwa setiap tahun terjadi peningkatan dalam pengelolaan keuangan haji. Hal ini memberikan manfaat yang besar bagi jamaah haji.
Menurutnya, ada Rp323 miliar yang dapat digunakan untuk kelangsungan hidup jamaah dan kesejahteraan umat. Oleh karena itu, diseminasi ini penting untuk memberikan pengetahuan kepada calon jamaah dan stakeholder yang terkait dengan Kementerian Agama.
Baca Juga: Peduli Kearifan Lokal Cianjur, Diah Pitaloka Salurkan Bantuan Bagi Pelaku Seni
“Kegiatan diseminasi ini diharapkan bisa memberikan pemahaman yang lebih baik bagi masyarakat mengenai pengelolaan dan pengawasan keuangan haji,” ujarnya.
Hal ini, kata dia, akan membantu masyarakat untuk mengambil keputusan yang tepat terkait dengan program ibadah haji. “Diharapkan juga kegiatan ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BPKH dan Komisi VIII DPR RI dalam mengelola keuangan haji,” kata Rojikin.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Hj Diah Pitaloka, menekankan pentingnya pengelolaan dan pengawasan keuangan haji yang transparan dan akuntabel. Hal ini akan memastikan bahwa dana umat yang digunakan untuk program ibadah haji bisa lebih efektif dan efisien.
“Diseminasi ini adalah wujud nyata dari komitmen BPKH dan Komisi VIII DPR RI dalam menjalankan tugas untuk meningkatkan kesejahteraan umat,” kata Hj Diah.
Dalam kegiatan diseminasi tersebut, juga diadakan sesi tanya jawab antara peserta dan narasumber. Hal ini memberikan kesempatan kepada peserta untuk mendapatkan penjelasan yang lebih detail mengenai pengelolaan dan pengawasan keuangan haji.***
