CIANJURUPDATE.COM – Status Universal Health Coverage (UHC) Prioritas yang selama ini disandang Kabupaten Cianjur kini berada di ujung tanduk. Kebijakan Pemerintah Pusat yang mencoret sekitar 120 ribu warga dari daftar Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan menjadi pemicu utamanya.
Penghapusan data kepesertaan ini merupakan pukulan kedua bagi Cianjur. Sebelumnya, Pemkab Cianjur telah berupaya keras mengamankan posisi UHC dengan menggelontorkan anggaran fantastis guna menutupi celah kuota yang hilang.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur, I Made Setiawan, mengungkapkan bahwa semula Cianjur telah mencapai target ideal UHC Prioritas. Angka kepesertaan berada di level 98 persen dengan tingkat keaktifan mencapai 81 persen.
“Tahun lalu kami gelontorkan Rp 390 miliar lebih untuk penuhi target minimal UHC Prioritas. Bahkan di akhir tahun kami tambah anggaran sampai Rp 7 miliar, karena ada sekitar 120 ribu peserta BPJS Kesehatan PBI yang dicoret oleh pemerintah pusat,” ujar Made pada, Rabu (11/2/2026).
BACA JUGA: ATR/BPN Cianjur Targetkan PTSL 22 Ribu Bidang Tanah di 14 Desa Kecamatan Cibinong
Namun, kerja keras tersebut kembali diuji. Pada awal Februari 2026, pemberitahuan baru turun menyatakan adanya pencoretan tambahan dengan jumlah yang sama.
“Betul jadi ada lagi penambahan yang dicoret. Tahun ini ada 120 ribu penerima lagi yang dicoret. Jadi total sudah 240 ribu orang yang dicoret dari BPJS Kesehatan PBI yang dibiayai pusat,” lanjutnya.
Jika pencoretan ini tetap diberlakukan, secara otomatis profil kesehatan sosial Cianjur akan merosot di bawah standar minimum yang ditetapkan BPJS Kesehatan untuk kategori Prioritas.
“Kalau dikurangi 120 ribu peserta, maka jumlah kepesertaan di bawah 98 persen dan keaktifan hanya 78 persen yang minimalnya 80 persen agar bisa meraih UHC Prioritas,” jelas Made.
BACA JUGA: Peta Kerawanan Berubah: Jalan Raya Bandung Kini Jadi Titik Paling Rawan Kecelakaan di Cianjur
Pemerintah Kabupaten Cianjur kini tengah memutar otak untuk menyelamatkan akses kesehatan gratis bagi warganya. Langkah diplomasi dengan Kementerian Sosial menjadi agenda utama untuk memverifikasi ulang alasan di balik penghapusan massal tersebut.
“Kami upayakan agar tidak dicoret, atau kalau memang pertimbangannya karena status ekonomi peserta, kami minta alihkan ke yang memang belum terdaftar dan masuk kategori, supaya penurunan tidak signifikan serta status UHC Prioritas bisa tetap untuk Cianjur,” tegasnya.
Jika jalur diplomasi menemui jalan buntu, Pemkab Cianjur dihadapkan pada pilihan sulit: membiarkan status UHC Prioritas hilang atau membebani APBD dengan tambahan anggaran yang sangat besar.
“Jika akhirnya tetap dicoret, maka anggaran untuk BPJS PBI dari Pemkab akan membengkak. Kemungkinan butuh tambahan puluhan miliar,” pungkasnya.***
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
