KLIK CIANJUR, Cianjur – Surat edaran agar tenaga honorer dihapus pada 28 November 2023 telah resmi dikeluarkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo. Sementara, Pemkab Cianjur masih membutuhkan tenaga honorer.
Bupati Cianjur, Herman Suherman mengatakan, Pemkab Cianjur akan mengikuti arahan dari MenPAN RB tentang tenaga honorer yang dihapus. Namun sebelumnya Pemkab akan mencoba berkonsultasi untuk mencari solusi.
“Kita akan coba konsultasikan ke MenPAN RB, karena Cianjur ini masih membutuhkan tenaga dari para honorer, terutama honorer guru, tenaga kesehatan, dan beberapa dinas lainnya,” kata Herman kepada wartawan, Kamis (3/6/2022).
Herman mengungkapkan, selain honorer guru dan tenaga kesehatan, salah satu dinas yang membutuhkan tenaga dari honorer ialah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah. Jika PNS dihilangkan, Herman mengaku pesimis target pendapatan asli daerah (PAD) akan tercapai.
“Makanya honorer ini berjasa sekali. Kalau dihapuskan segera, akan sulit,” ungkap Herman.
Oleh karena itu, Herman lanjut Herman, Pemkab Cianjur akan segera berkoordinasi dengan Kementerian PAN-RB untuk mencari solusi.
“Kita akan cari solusinya, mengingat Cianjur ini luas dan dibutuhkan tenaga honorer yang tidak sedikit untuk membantu pelaksanaan pemerintahan,” ungkap Herman.
Herman juga berharap supaya masih bisa ada solusi untuk mempertahankan.
“Paling tidak nanti kita akan seleksi sesuai kebutuhan, nanti tim seleksinya juga secara independent,” ucap Herman.
Baca Juga:
BKPSDM Belum Tahu Jumlah Tenaga Honorer di Cianjur
Sementara itu, ditemui terpisah, Kepala Bidang Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Cianjur, Handika Firdaus menjelaskan saat ini jumlah ASN di Kabupaten Cianjur sebanyak 11.489 orang.
“Itu terdiri dari 9.976 orang PNS dan PPPK sebanyak 1315 orang,” kata Handika di Kantor BKPSDM, kemarin.
Namun ditanya soal jumlah tenaga honorer, Handika mengaku belum tahu. Sebab data jumlah tenaga honorer berada di dinas masing-masing.
“Kita akan kumpulkan datanya dan rekap, berapa jumlah tenaga honorer di Cianjur,” kata dia.
Jadi, lanjut dia, jika ada kebijakan lanjutan menindaklanjuti edaran Men-PAN RB, datanya sudah siap.
“Tetapi untuk jumlahnya banyak, karena di beberapa dinas itu jumlah honorer lebih banyak dibandingkan PNS dan PPPK. Diantaranya di kesehatan dan pendidikan,” tutur dia.
Senada dengan Herman, Handika menyebut jika pihaknya akan berkomunikasi dengan kementerian untuk mencari solusi terkait kebutuhan tenaga honorer agar pelayanan dan roda pemerintahan tetap maksimal.
“Kita tunggu arahan lebih lanjut, tapi pastinya kita komunikasikan agar ada solusi terkait honorer ini. Supaya pelayanan dan pemerintahan tetap maksimal,” tutupnya.(afs)
