Di Cianjur, Eyang Surya Kancana Adalah Wujud Universitas Suryakancana, Bukan Lagi Kereta Kencana

Oleh Zenal Mukhlis (Kader Muda PMII Cianjur)

Reza Renaldi9 Mei 2026

CIANJURUPDATE.COM – Muncul sebuah pertanyaan yang mendasari realitas di Cianjur hari ini, yaitu; apakah masyarakat dan elit Cianjur sudah benar-benar berpindah dari “menyembah simbol” ke “menghidupkan pengetahuan”?

Figur Eyang Surya Kencana selama ini hidup dalam ingatan kolektif sebagai simbol kekuatan dan legitimasi. Dalam perkembangan wacana kontemporer, muncul tafsir baru yang menyebutkan bahwa “Eyang” tidak lagi hadir dalam bentuk mitologis, melainkan menjelma dalam institusi pendidikan seperti Universitas Surya Kencana. Tafsir ini menarik di kupas tuntas secara proporsional, sebagai Mahasiswa dan Mayarakat sipil yang mempunyai kepedulian terhadap isu daerah, saya memandangnya perlu diuji secara rasional dan empiris agar tidak berhenti pada romantisme simbolik.

Secara objektif, indikator pembangunan daerah menunjukkan bahwa Cianjur masih menghadapi persoalan struktural. Berdasarkan data publik seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), capaian pendidikan di daerah ini masih berada dalam urutan tertinggi jika di absen dari bawah dibandingkan dengan rata-rata kab/kota di provinsi Jawa Barat. Selain itu, tingkat partisipasi pendidikan tinggi belum merata, terutama di wilayah pedesaan. Fenomena ini diperkuat oleh fakta bahwa sebagian besar tenaga kerja masih didominasi oleh lulusan pendidikan dasar dan menengah, yang berdampak pada rendahnya daya saing ekonomi lokal.

Lebih jauh, jika ditinjau dari aspek kebijakan publik, pendekatan berbasis data dan riset belum sepenuhnya menjadi landasan utama. Dokumen perencanaan pembangunan memang tersedia, namun implementasinya sering kali tidak menunjukkan keterkaitan yang kuat dengan hasil kajian akademik. Keterlibatan perguruan tinggi dalam proses perumusan kebijakan strategis juga masih terbatas, sehingga pengetahuan yang dihasilkan di ruang akademik belum optimal berkontribusi pada penyelesaian persoalan nyata masyarakat.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara simbol dan substansi. Kehadiran institusi pendidikan tinggi belum sepenuhnya diikuti oleh transformasi cara berpikir, baik di tingkat masyarakat maupun elit pengambil kebijakan.

Dalam banyak kasus, legitimasi kekuasaan masih bertumpu pada pendekatan simbolik—seperti citra religius atau kedekatan emosional dibandingkan pada kapasitas intelektual dan kinerja berbasis bukti. Akibatnya, potensi besar pendidikan sebagai alat perubahan sosial belum dimanfaatkan secara maksimal.

Dalam perspektif perjuangan, situasi ini tidak boleh diterima sebagai kondisi yang wajar. Nilai-nilai keilmuan menuntut keberanian untuk mengkritik, mengoreksi, dan menawarkan alternatif. Sebagai Pemuda yang terdidik memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan yang menjembatani antara pengetahuan dan realitas sosial. Oleh karena itu, kampus tidak seharusnya hanya menjadi ruang reproduksi ijazah, melainkan pusat produksi gagasan kritis yang mampu mendorong kebijakan yang lebih adil dan rasional.

Spirit perjuangan hari ini terletak pada kemampuan untuk menjadikan data sebagai dasar argumentasi dan keberpihakan sebagai arah tindakan.

Ketika ketimpangan masih terjadi, maka analisis ilmiah harus dihadirkan untuk membongkar akar masalahnya. Ketika kebijakan tidak efektif, maka kritik harus disampaikan secara konstruktif dengan menawarkan solusi berbasis riset. Inilah bentuk konkret dari integrasi antara intelektualitas dan keberpihakan sosial.

Dengan demikian, narasi tentang “Eyang Surya Kancana berwujud Universitas Surya Kencana bukan naik kereta Kencana” seharusnya tidak berhenti sebagai simbol transformasi, tetapi menjadi pemicu kesadaran kolektif. Transformasi yang dimaksud bukan sekadar perubahan bentuk, melainkan perubahan cara berpikir dan bertindak. Jika pengetahuan benar-benar dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, maka institusi pendidikan akan berfungsi sebagai kekuatan strategis dalam pembangunan daerah.

Tolak Kegiatan Kirab Budaya Milangkala Tatar Sunda

Di tengah situasi warga yang masih berjuang menghadapi dampak bencana pergerakan tanah yang masih susah di Kabupaten Cianjur, kebijakan pengalokasian anggaran untuk kegiatan seremonial seperti kirab budaya patut dipertanyakan. Ketika masih banyak masyarakat yang hidup dalam keterbatasan akses Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi prioritas anggaran daerah seharusnya berpihak pada kebutuhan paling mendesak: keselamatan dan kesejahteraan rakyat.

Kirab budaya seperti “Binokasih Sanghyang” memang memiliki nilai historis dan kultural. Ia bukan sekadar tontonan, melainkan bagian dari identitas dan warisan tradisi. Namun, nilai tersebut menjadi kehilangan sensitivitas sosial ketika dilaksanakan di tengah krisis kemanusiaan yang belum sepenuhnya tertangani.

Di sinilah letak persoalan etis dalam kebijakan publik: apakah pemerintah mampu membaca situasi dengan empati, atau justru terjebak pada simbolisme yang tidak kontekstual?

Secara rasional, anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan kirab dapat dipertimbangkan untuk dialihkan—setidaknya sebagian—ke penanganan korban bencana. Pemerintah daerah memiliki instrumen seperti APBD dan pos Belanja Tidak Terduga (BTT), yang secara normatif dapat digunakan untuk merespons kondisi darurat. Jika mekanisme ini tidak dimaksimalkan, maka wajar publik mempertanyakan komitmen keberpihakan pemerintah.

Lebih jauh, ini bukan sekadar soal teknis anggaran, melainkan cerminan arah politik kebijakan. Apakah pembangunan dimaknai sebagai perayaan simbolik, atau sebagai upaya konkret menjamin keselamatan dan martabat warga? Dalam konteks ini, keberanian untuk menunda atau menyesuaikan kegiatan seremonial menjadi bentuk nyata dari kepemimpinan yang berorientasi pada rakyat.

Narasi ini bukan untuk menegasikan budaya, melainkan menempatkannya secara proporsional. Budaya akan tetap hidup jika manusianya bertahan. Maka, dalam situasi krisis, keberpihakan terhadap korban bencana bukan hanya pilihan kebijakan, tetapi juga panggilan moral.

Sebaliknya, jika tidak, maka kita hanya menyaksikan perpindahan mitos ke dalam bentuk yang lebih modern tanpa perubahan esensial.

Dalam konteks ini, tugas generasi muda sebagai calon pemimpin di masa depan—adalah memastikan bahwa transformasi tersebut tidak berhenti pada wacana, tetapi terwujud dalam praktik nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat luas.***