CIANJURUPDATE.COM – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cianjur bersama Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (Disbudparpora) Kabupaten Cianjur melakukan inspeksi mendadak (sidak), sekaligus rapat bersama masyarakat terkait polemik retribusi Kawasan Wisata Cibodas (KWC).
Pungutan retribusi yang dilakukan oleh pihak ketiga, PT Baraduta, yang kini berganti nama menjadi PT Aquila dengan status Perjanjian Kerjasama Sementara (PKS), menjadi sorotan utama.
Sidak ini diadakan menyusul tuntutan warga Desa Cimacan, khususnya wilayah Cibodas, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, yang menginginkan peniadaan retribusi masuk KWC.
BACA JUGA: Geram Tak Digubris Soal Pungutan Retribusi Cibodas, Masyarakat Bakal Mengadu ke KDM
Mereka menilai, pungutan tersebut memberatkan masyarakat dan wisatawan. Akibatnya, protes dari pengunjung kerap terjadi, lantaran banyaknya pungutan yang berujung pada penurunan kunjungan wisata hingga 80 persen.
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cianjur, Igun Hendra Gunawan, menyatakan bahwa pihaknya disambut baik dan mendengarkan keluh kesah warga secara langsung.
“Kita disambut baik dan dengarkan keluh kesah warga secara langsung dan komprehensif. Sehingga lanjutnya kami akan menindaklanjuti pertemuan hari ini bersama masyarakat, Pemerintah Daerah untuk melakukan rapat lanjutan terkait pengelolaan KWC ini,” ungkap Igun, Selasa (20/5/2025).
BACA JUGA: Fakta Baru Soal Dugaan Korupsi Cibodas, Retribusi Sampah dan Parkir Tak Disetorkan ke Kas Daerah
Lebih lanjut, Igun menjelaskan bahwa masyarakat menginginkan agar pungutan retribusi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan dijalankan oleh pihak ketiga tersebut ditiadakan.
“Ya mereka ingin retribusi atau pungutan gerbang pintu Cibodas dihilangkan, karena mereka merasa dirugikan. Karena ini dirasa kemahalan sehingga kunjungan wisata menurun sehingga berimbas terhadap ekonomi mereka,” jelasnya.
Pihaknya akan meninjau bentuk kerja sama antara pemerintah daerah dan pihak ketiga untuk menemukan solusi terbaik.
BACA JUGA: Penyimpangan Retribusi Wisata Cibodas Mengarah pada Korupsi Berjumlah Besar
“Kita akan lihat seperti apa kerjasamanya pemerintah daerah bersama pihak ketiga, sehingga kita bisa melakukan langkah-langkah yang sesuai dengan harapan masyarakat,” kata dia.
Tuntutan Penghentian Retribusi dan Penyelidikan Hukum
Sofyan Hadi, Ketua Umum Aliansi Desa Nusantara dan Pembina Aliansi Masyarakat Peduli Cimacan (AMPC), menyambut baik kedatangan DPRD Cianjur. Ia menegaskan harapan masyarakat agar retribusi KWC segera diselesaikan.
“Kebetulan ada Dewan Komisi lll Cianjur jadi masyarakat itu menginginkan retribusi KWC ini dihentikan atau di satu atap kan dengan wisata-wisata yang ada di sini,” ucap Sofyan.
BACA JUGA: Soal Dugaan Korupsi Retribusi Wisata Cibodas, Ada Fakta Baru Terungkap
Sofyan mengungkapkan bahwa masyarakat, khususnya para pedagang, merasa sangat dirugikan dengan adanya retribusi ini.
“Ya kami sebagai perwakilan warga dan notabenenya pedagang merasa dirugikan, karena kunjungan menurun drastis hingga 80 persen akibat kemahalan dan banyak pungutan. Selain itu juga masyarakat di sini mau lewat juga sama harus bayar, terkesan warga tuh seperti berwisata ke kampung sendiri. Jadi kami menginginkan retribusi ini dihilangkan,” tegasnya.
Permasalahan ini bahkan sudah masuk ke ranah hukum. “Informasi terakhir sudah masuk tahap penyelidikan Tipikor Polda Jabar permasalahan ini. Ya keinginan masyarakat pemungutan retribusi ini di status quo kan stop dulu tidak ada lagi aktivitas sebelum semua permasalahan dan penyelidikan dari pihak kepolisian selesai,” imbuhnya.
BACA JUGA: CRC Bongkar Kejanggalan Retribusi Wisata Cibodas, Ada Indikasi Korupsi?
Senada dengan Sofyan, Kepala Desa Cimacan, Deden Ismail juga menyampaikan aspirasi warganya di waktu yang sama.
“Nah setelah pembicaraan tadi di desa langsung kita ke lapangan artinya apa saya selaku pemerintah Desa Cimacan pun ini adalah aspirasi daripada warga masyarakat, karena hampir 50 persen bahwa warga masyarakat bergantung diri terhadap kebun raya cibodas,” ujarnya.
BACA JUGA: DPRD dan Pemkab Cianjur Genjot Pajak dan Retribusi Daerah Dengan Perda Baru
Deden berharap kedatangan anggota dewan ini membawa dampak positif bagi peningkatan pengunjung KWC.
“Mudah-mudahan ke depan dengan kedatangan daripada anggota dewan ini membawa hal yang positif bagi kami untuk menjaga pengunjung agar menjadi meningkat kembali. Secara otomatis dengan banyaknya pengunjung datang ke Cibodas akan meningkatkan gairah ekonomi warga kami yang memang berjualan di destinasi wisata Cibodas,” tutupnya.***
Editor: Dadan Suherman