Pemkab Cianjur Mulai Normalisasi Saluran Air yang Menyempit Pasca Banjir di Cibeber
CIANJURUPDATE.COM – Kombinasi antara cuaca ekstrem dan buruknya kondisi infrastruktur drainase diidentifikasi sebagai pemicu utama banjir yang merendam wilayah Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, baru-baru ini. Merespons kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Cianjur bergerak cepat melakukan normalisasi di sejumlah titik rawan guna mencegah bencana serupa terulang kembali.
Camat Cibeber, Ardian Athoillah, mengungkapkan bahwa wilayahnya telah dihantam banjir sebanyak dua kali dalam kurun waktu berdekatan. Namun, intensitas banjir terakhir tercatat sebagai yang paling merusak.
“Banjir ini sebenarnya sudah dua kali terjadi, tapi yang kemarin itu lebih parah,” ujar Ardian, pada Selasa, (7/4/2026).
BACA JUGA: Imbas Konflik Timur Tengah, Harga Plastik di Pasar Induk Cianjur Meroket Hingga Dua Kali Lipat
Langkah taktis diambil setelah Bupati Cianjur menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUTR) untuk memetakan akar masalah. Hasil survei di lapangan menunjukkan adanya kendala teknis pada sistem drainase dan irigasi.
“Terimakasih untuk Pak Bupati karena langsung menginstruksikan ke Dinas PUTR untuk turun ke lokasi dan melakukan survei,” tutur Ardian.
Ia menambahkan bahwa hasil peninjauan mengonfirmasi adanya penyumbatan masif. “Setelah disurvei, memang ada penyempitan dan pendangkalan saluran air. Itu yang jadi penyebab utama selain hujan deras,” tambahnya.
BACA JUGA: Curug Cikondang Cianjur, Satu-Satunya Spot Canyoneering yang Butuh Perhatian Serius
Sebagai tindak lanjut, alat berat dikerahkan ke kawasan Cijeblog, Peuteuycondong, yang menjadi prioritas pengerukan. Aksi tanggap darurat ini melibatkan kolaborasi lintas sektoral di lapangan.
“Sudah langsung ditindaklanjuti dengan pengerukan drainase yang mengalami pendangkalan dan penyempitan, terutama di titik Cijeblog. Tadi juga sekitar jam 13.00 WIB langsung pada turun, ada dari Kecamatan, Polsek, Babinsa, Babinmas, Dinas PUTR,” jelasnya.
Meski normalisasi tengah berjalan, Ardian menggarisbawahi adanya tantangan administratif. Beberapa titik krusial, seperti gorong-gorong di bawah jalan utama, berada di bawah otoritas Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sehingga penanganan menyeluruh memerlukan sinkronisasi antarlevel pemerintahan.
“Untuk gorong-gorong di bawah, jalan itu kewenangan provinsi, jadi perlu koordinasi agar bisa diperbaiki atau diperbesar,” tambahnya.
Ajakan Kolaborasi dengan Masyarakat
Melalui normalisasi ini, pemerintah berharap risiko luapan air dapat ditekan seminimal mungkin. Namun, Ardian mengingatkan bahwa kerja keras pemerintah akan sia-sia tanpa dukungan perilaku masyarakat dalam menjaga lingkungan.
Ia menekankan pentingnya kesadaran kolektif untuk menjaga kelancaran arus air, terutama bagi warga yang tinggal di bantaran sungai atau memiliki bangunan di atas saluran drainase.
“Warga kami minta untuk tidak membuang sampah ke selokan atau sungai, karena bisa menyumbat aliran air. Selain itu, saluran di depan rumah atau toko juga harus dirawat,” imbau Ardian.
Menurutnya, sinergi antara pembangunan infrastruktur dan budaya tertib lingkungan adalah kunci utama. “Ini untuk kepentingan bersama, jadi harus ada kesadaran dari masyarakat juga,” pungkasnya.***
