Cianjur Tancap Gas RKPD 2027, Prioritaskan Infrastruktur, Layanan Publik, dan Ketahanan Pangan
CIANJURUPDATE.COM – Pemerintah Kabupaten Cianjur menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027 di ruang rapat lantai III Bapenda, Selasa, 31 Maret 2026, untuk menetapkan arah pembangunan dengan fokus pada infrastruktur dasar, layanan publik, dan ketahanan pangan.
Pemkab Cianjur menjadikan Musrenbang RKPD 2027 sebagai forum strategis untuk menyelaraskan program daerah dengan kebijakan nasional dan Provinsi Jawa Barat.
Agenda ini juga menjadi tahap penyempurnaan rancangan awal RKPD berdasarkan verifikasi rencana kerja perangkat daerah.
Pemerintah menyusun RKPD 2027 sebagai tahun ketiga pelaksanaan RPJMD 2025–2029.
Tema pembangunan yang diusung, yakni pemerataan dan pemantapan infrastruktur dasar, layanan publik, serta ketahanan pangan, menegaskan komitmen daerah dalam memperkuat pembangunan yang merata dan berkelanjutan.
Forum ini menghadirkan berbagai materi penting, mulai dari isu pembangunan nasional oleh Kementerian PPN/Bappenas, arah kebijakan Provinsi Jawa Barat, hingga strategi penguatan ketahanan pangan berbasis potensi lokal dan data statistik.
Musrenbang dihadiri, pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah, jajaran perangkat daerah, camat, serta pemangku kepentingan yang mengikuti secara langsung maupun daring.
BACA JUGA: Identitas Pasutri yang Hanyut di Pacet Terungkap, Warga Cileunyi Bandung
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Cianjur, Henry Ferdian Martin, menegaskan Musrenbang menjadi momentum penting dalam memastikan arah pembangunan tepat sasaran.
“Musrenbang ini bukan sekadar forum formalitas. Kami menjadikannya ruang strategis untuk menyelaraskan seluruh program agar benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat serta sejalan dengan prioritas nasional dan provinsi,” ujarnya.
Henry menambahkan, Pemkab Cianjur memfokuskan penyusunan RKPD 2027 pada penguatan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas layanan publik, serta ketahanan pangan berbasis potensi lokal.
“Kami memastikan setiap program memberi dampak nyata, terutama dalam pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Cianjur,” katanya.
Ia menegaskan, sinergi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan implementasi program pembangunan.
“Kami mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah, provinsi, pusat, dan seluruh stakeholder agar perencanaan tidak berhenti di atas kertas, tetapi berjalan efektif di lapangan,” tandasnya.
Kegiatan ditutup dengan sesi diskusi antara narasumber dan peserta untuk menghimpun masukan dalam penyempurnaan RKPD 2027.***
