CIANJURUPDATE.COM – Rencana kenaikan harga eceran tertinggi (HET) gas elpiji 3 Kg pada Maret 2023 oleh Hiswana Migas dan Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian (Diskoperdagin) Kabupaten Cianjur menuai pro dan kontra dari masyarakat setempat.
Menurut pantauan cianjurupdate.com, harga gas elpiji 3 Kg di sekitar Kecamatan Warungkondang masih tetap di kisaran harga 20 ribu sampai 25 ribu rupiah, sesuai dengan harga saat ini. Namun, beberapa pedagang menyatakan bahwa harga gas tersebut tergantung pada agen.
Sementara itu, masyarakat setempat merespons rencana kenaikan harga gas elpiji 3 Kg dengan kebingungan. Salah satu ibu rumah tangga di Desa Sukamulya, Kecamatan Warungkondang, Cianjur bernama Vevey (39) mengatakan bahwa pemerintah sudah aneh karena ingin menaikkan harga gas elpiji 3 Kg. Ia merasa tidak mengerti dengan kebijakan tersebut, terlebih lagi saat ini keadaan sedang terpuruk setelah dihantam bencana.
Baca Juga: Hiswanamigas Cianjur Bantah Usulkan Kenaikan Gas Elpiji, YLPKN: Kalau Usul Jangan Asal
Menanggapi hal ini, Sekretaris Hiswana Migas Jawa Barat, Budi Kurniawan, mengatakan bahwa rencana kenaikan harga gas elpiji 3 Kg tersebut adalah kebijakan dari pemerintah yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri ESDM No. 187 Tahun 2016. Menurutnya, kebijakan ini dilakukan untuk menjaga ketersediaan gas elpiji 3 Kg yang sering menjadi pilihan masyarakat kelas menengah ke bawah.
Sebelumnya DPRD Kabupaten Cianjur, menilai bahwa rencana kenaikan harga tersebut harus dikaji ulang, terutama setelah wilayah Cianjur dilanda bencana gempa bumi yang berdampak pada kondisi ekonomi masyarakat.
Ia juga menyarankan agar pemerintah tidak hanya memikirkan kenaikan harga gas elpiji, tetapi juga kenaikan harga bahan pokok lainnya seperti beras, minyak, dan telur.
Kenaikan harga gas elpiji 3 Kg menjadi perhatian serius bagi masyarakat, terutama mereka yang sudah terpuruk akibat bencana alam. Namun, di sisi lain, rencana kenaikan harga ini juga dilakukan untuk menjaga ketersediaan gas elpiji 3 Kg yang sering menjadi pilihan masyarakat kelas menengah ke bawah.
Sehingga, perlu ada kajian ulang yang matang dan mempertimbangkan kepentingan seluruh pihak, baik pemerintah maupun masyarakat.***
