LSM Garda Patriot Bersatu Desak DPRD dan Pemkab Cianjur Percepat Realisasi UHC Prioritas
“Kami akan terus mengawal, berkomunikasi, dan berkoordinasi dengan semua pihak sampai UHC prioritas benar-benar terwujud. Harapannya, setelah program ini berjalan, masyarakat tidak lagi takut berobat karena biayanya sudah ditanggung pemerintah,” tutur Regi.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Cianjur, Rian Purwa Wiwitan, menyampaikan pihaknya sejak awal sudah mendorong agar program UHC segera terealisasi.
BACA JUGA: Tingkatkan Wawasan Kebangsaan, Puluhan Siswa MTS Al Kahfi Kunjungi Fraksi PKS DPRD Cianjur
“Dari sisi regulasi kami kuatkan, dari sisi anggaran kami prioritaskan. Bahkan, 9 dari 12 anggota Komisi IV juga merupakan anggota Badan Anggaran, sehingga dorongan untuk UHC ini lebih masif,” ungkapnya.
Rian menjelaskan, salah satu kendala yang dihadapi adalah tingkat keaktifan peserta BPJS yang belum mencapai standar minimal 80 persen. Untuk itu, DPRD bersama dinas terkait melakukan monitoring hingga ke perusahaan-perusahaan agar pekerja dan keluarganya terdaftar sebagai peserta BPJS. “Kami juga mendorong CSR perusahaan ikut membantu membiayai kepesertaan BPJS bagi warga sekitar,” katanya.
BACA JUGA: Anggota DPRD Cianjur Soroti Dugaan Pungutan Bermodus Infak SDN Ibu Jenab 1
Terkait penonaktifan 126 ribu peserta BPJS oleh Kementerian Sosial, Rian menuturkan bahwa beban kepesertaan tersebut kini ditanggung oleh APBD Kabupaten Cianjur melalui skema PBI daerah.
“Dengan langkah ini, kami optimistis Cianjur bisa meraih predikat UHC prioritas pada September 2025, atau paling lambat awal tahun 2026,” tegasnya.***
