Lebaran Usai, THR Ribuan Guru PPPK Paruh Waktu Cianjur Belum Juga Cair
CIANJURUPDATE.COM – Ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di sektor pendidikan Kabupaten Cianjur belum menerima Tunjangan Hari Raya (THR) meski perayaan Idulfitri telah usai. Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur menyatakan bahwa anggaran untuk THR tersebut sudah tersedia.
Ketua Forum Guru dan Tenaga Pendidikan Nasional Kabupaten Cianjur, Edwin Solehudin, mengatakan hingga saat ini anggotanya belum mendapat kepastian mengenai jadwal pencairan maupun besaran nominal THR yang akan diterima.
Padahal, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sebelumnya telah menginstruksikan agar Pemkab segera merealisasikan pembayaran THR dengan perhitungan proporsional sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2026.
Baca Juga: Diduga Palsukan Status Pernikahan, Dokter PPPK Rumah Sakit di Cianjur Ditahan Polisi
“Aturannya sudah ada, arahan dari pak gubernur juga sudah disampaikan. Tapi sampai sekarang belum jelas kapan THR kami diberikan, nominalnya pun belum tahu sama sekali,” ujar Edwin, Sabtu (28/3/2026).
Edwin menjelaskan, keterlambatan ini memunculkan banyak pertanyaan dari para guru, terutama karena rekan mereka di instansi lain dikabarkan telah menerima THR.
“Saya sempat tanyakan ke rekan PPPK Paruh Waktu di instansi lain. Katanya sudah dapat THR. Nominalnya juga di atas gaji yang sepakati dalam kontrak. Jadi semakin bertanya-tanya, kok kami belum dapat sampai sekarang. Sedangkan lebaran sudah lewat,” keluhnya.
Baca Juga: Tunda Tanda Tangan Kontrak, Bupati Cianjur Tegaskan Upah PPPK Paruh Waktu Tambahan Honor
Bagi PPPK Paruh Waktu, dana THR tersebut sangat dibutuhkan mengingat gaji bulanan yang mereka terima saat ini adalah Rp 300 ribu untuk guru dan Rp 500 ribu untuk tenaga teknis. Kendati demikian, sejumlah pegawai khawatir jika menuntut hak tersebut secara terbuka akan berdampak pada kelanjutan masa kerja mereka.
UD, salah seorang PPPK Paruh Waktu, membenarkan adanya kekhawatiran terkait perpanjangan kontrak jika mereka terus mempertanyakan kejelasan THR.
“Jelas kami butuh dana tersebut. Karena kan gaji jelas jauh dibandingkan saat jadi honorer, hanya Rp 300 ribu untuk guru dan Rp 500 ribu untuk tenaga teknis. Tapi mau terus mempertanyakan atau jadi gejolak nantinya, takut kontrak tidak diperpanjang di tahun depan,” tutur UD.
Baca Juga: Terjerat Judi Online, Oknum Guru PPPK di Sukanagara Tega Rampok Bibi Sendiri
Dikonfirmasi secara terpisah, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKAD) Kabupaten Cianjur, Dedi Sudrajat, menegaskan bahwa tidak ada kendala pada ketersediaan dana. Pemkab telah menyiapkan alokasi anggaran sekitar Rp 900 juta khusus untuk THR PPPK Paruh Waktu di bidang pendidikan.
Pencairan saat ini masih tertunda karena pihak BKAD belum menerima pengajuan dari dinas pendidikan selaku instansi yang menaungi para pegawai tersebut.
“Anggaran sudah disiapkan, tapi menunggu pengajuan dari dinas terkait,” tegas Dedi.
Dedi juga menambahkan bahwa pembayaran THR yang dilakukan setelah hari raya tidak menyalahi aturan perundang-undangan yang berlaku.
“Dalam aturannya bisa dibayarkan setelah lebaran. Secepatnya setelah usulan masuk dananya akan didistribusikan ke masing-masing PPPK Paruh Waktu,” pungkasnya.
Editor: Indra Arfiandi
