Jamin KBM Optimal, Pemkab Cianjur Akselerasi Pengisian 1.065 Formasi PPPK
CIANJURUPDATE.COM – Pemerintah Kabupaten Cianjur melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) terus berupaya meningkatkan pelayanan pendidikan dasar dengan menargetkan pemenuhan tenaga pengajar berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN). Sebagai langkah konkret perbaikan layanan, Pemkab Cianjur bersiap membuka kembali keran rekrutmen untuk mengisi kekosongan formasi di sekolah-sekolah.
Kepala Disdikpora Kabupaten Cianjur, Ruhli, memastikan bahwa strategi utama pemda saat ini adalah memaksimalkan kuota Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pihaknya telah mengantongi persetujuan untuk pengangkatan 1.065 tenaga pendidik baru dalam waktu dekat.
Langkah ini diambil untuk menjawab kebutuhan di lapangan, mengingat dari total kebutuhan ideal 18.706 guru (TK, PAUD, SD, SMP), baru terpenuhi sebanyak 12.262 orang. Ruhli menekankan bahwa proses pengangkatan dilakukan secara bertahap untuk menjamin kualitas dan ketersediaan pengajar di setiap kelas.
Baca Juga: Cianjur Defisit 6.444 Guru ASN, Didominasi Kekurangan Guru Kelas SD
“Sebelumnya kekurangan sangat banyak, terutama untuk guru kelas SD. Tapi dengan adanya pengangkatan PPPK, kekurangan tersebut berangsur terpenuhi,” ujar Ruhli, Selasa (25/11/2025).
Ia menambahkan, sembari menunggu proses seleksi dan penetapan ASN rampung, pelayanan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tetap dijaga agar tidak terganggu. Peran tenaga pendidik non-ASN saat ini dinilai masih krusial dalam menjaga stabilitas pelayanan di sekolah.
“Meskipun belum seluruhnya, jadi untuk saat ini masih mengandalkan keberadaan tenaga guru honorer,” tambahnya.
Disdikpora berkomitmen mengawal proses transisi ini agar pelayanan publik di sektor pendidikan tidak terputus, terutama menjelang penerapan regulasi baru terkait tenaga honorer tahun depan.
“Ada pengangkatan berikutnya dalam waktu dekat. Kami harapkan bisa terus mengisi kekurangan. Makanya kami akan terus berupaya agar kekurangan tersebut bisa terisi, supaya tidak terjadi kekosongan guru,” tegas Ruhli.
Manajemen Rotasi Pegawai
Dalam tata kelola pelayanan publik, Disdikpora juga menghadapi tantangan alami berupa rotasi pegawai akibat pensiun. Ruhli mencatat adanya sirkulasi rutin di mana sekitar 200 hingga 300 guru menyelesaikan masa bakti mereka setiap tahunnya.
“Setiap tahunnya ada sekitar 2 persen guru yang pensiun atau sekitar 200-300 orang. Ini juga jadi kendala untuk pemenuhan seluruhnya kebutuhan tenaga pendidikan,” jelasnya.
Senada dengan hal tersebut, Bupati Cianjur, dr. Muhammad Wahyu, menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki mekanisme untuk merespons dinamika kepegawaian ini. Menurutnya, pelayanan publik harus adaptif terhadap perubahan jumlah personel.
“Soal jumlah guru tentu dinamis, banyak yang pensiun. Kami lihat ke depan, kalau ada yang pensiun segera diisi dengan yang baru,” pungkas Wahyu, menjamin kesinambungan layanan pendidikan di Cianjur.***
