Geram Tak Digubris Soal Pungutan Retribusi Cibodas, Masyarakat Bakal Mengadu ke KDM
BACA JUGA: Fakta Baru Soal Dugaan Korupsi Cibodas, Retribusi Sampah dan Parkir Tak Disetorkan ke Kas Daerah
Bastian lebih lanjut menjelaskan bahwa pemberlakuan pungutan retribusi telah menyebabkan penurunan kunjungan wisatawan, yang akibatnya menyebabkan penurunan tajam dalam aktivitas ekonomi bisnis di sekitar objek wisata Cibodas.
“Dampak ekonomi pada masyarakat di sini jelas terasa akibat kurangnya pengunjung. Karena itulah kami juga berencana untuk beraudiensi dengan kantor provinsi,” jelasnya.
Senada dengan kekecewaan ini, Ketua Pokdarwis, Nandang Sugandi, menyatakan ketidakpuasan yang signifikan atas penundaan audiensi dengan Disbudpar Jabar terkait masalah retribusi di kawasan wisata Cibodas.
BACA JUGA: Soal Dugaan Korupsi Retribusi Wisata Cibodas, Ada Fakta Baru Terungkap
“Tentu saja kami kecewa dengan pembatalan audiensi ini, karena ada banyak hal yang sebenarnya ingin kami sampaikan. Terlebih lagi, Pokdarwis berfungsi sebagai saluran komunikasi antara masyarakat dan pembuat kebijakan,” kata dia.
Ia berharap intervensi langsung dari tingkat provinsi akhirnya dapat menyelesaikan masalah yang sudah berlangsung lama ini.
“Sekalipun tidak menghasilkan resolusi langsung, setidaknya akan ada upaya dari kantor provinsi untuk memperhatikan masalah ini,” jelasnya.
BACA JUGA: CRC Bongkar Kejanggalan Retribusi Wisata Cibodas, Ada Indikasi Korupsi?
Sugandi menekankan bahwa jika Disbudpar Jabar terus mengabaikan masalah ini, pihaknya akan segera menjadwalkan pertemuan untuk menyampaikan keluhan langsung kepada Gubernur Dedi Mulyadi di kediamannya.
