DPRD Jabar Sosialisasikan Program UHC, Warga Keluhkan Data Kependudukan dan Layanan RS

CIANJURUPDATE.COM – Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat sekaligus Sekretaris Fraksi Partai NasDem, H. Onnie S. Sandi, SE, melakukan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan terkait program kesehatan di Kabupaten Cianjur, Minggu (18/1/2025).

Kegiatan yang digelar di Sawala Tani Desa Sukamanah, Kecamatan Cugenang, tersebut mengangkat tema sosialisasi Universal Health Coverage (UHC), program jaminan kesehatan yang bertujuan memastikan seluruh masyarakat mendapatkan akses pelayanan kesehatan.

Onnie menjelaskan, Kabupaten Cianjur saat ini telah memiliki program UHC sebagai standar rata-rata tingkat kesehatan masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya, masih banyak warga yang belum memahami secara utuh mengenai program tersebut.

“Ternyata masih ada masyarakat yang belum mengetahui program UHC ini. Yang paling utama menjadi persoalan adalah ketidaksesuaian data kependudukan, seperti KTP dan KK, terutama pada kolom pekerjaan,” ujar Onnie kepada wartawan.

Ia menambahkan, banyak warga yang masih mencantumkan pekerjaan sebagai wiraswasta, sehingga dalam pendataan Dinas Sosial mereka masuk kategori masyarakat mampu. Akibatnya, warga tersebut tidak terdaftar sebagai penerima manfaat program UHC.

“Karena tidak paham, mereka masih mencantumkan wiraswasta, padahal kondisi ekonominya tidak mampu. Otomatis mereka tidak mendapatkan program tersebut. Itu yang kita edukasi kepada masyarakat,” jelasnya.

Terkait solusi, Onnie menyebutkan pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah desa setempat. Nantinya kepala desa akan mengumpulkan warga untuk dilakukan pendataan ulang.

“Kita koordinasikan dengan pak kades, kemudian masyarakat akan dibantu untuk perbaikan data ke Disdukcapil dan juga melalui Komisi IV DPRD Kabupaten Cianjur,” katanya.

Selain persoalan data, masyarakat juga menyampaikan keluhan terkait pelayanan rumah sakit, khususnya bagi peserta BPJS Kesehatan. Menanggapi hal itu, Onnie mengakui bahwa tingginya jumlah pasien menjadi tantangan tersendiri bagi rumah sakit di Cianjur.

“Sejak diluncurkannya BPJS, hampir semua rumah sakit mengalami lonjakan pasien. Dengan kapasitas rumah sakit yang terbatas, memang ada beberapa masyarakat yang belum terlayani secara optimal atau pelayanan terasa tergesa-gesa,” ungkapnya.

Meski demikian, Onnie menegaskan bahwa masukan dari masyarakat tersebut akan disampaikan kepada pihak rumah sakit sebagai bahan evaluasi.

“Saran-saran ini akan kita berikan kepada rumah sakit terkait agar dilakukan perbaikan, terutama dalam pelayanan BPJS Kesehatan yang memang menjadi program prioritas kita di Kabupaten Cianjur,” pungkasnya.***