Badan Bank Tanah Inisiasi Reforma Agraria di Batulawang, Sasar Kesejahteraan 1.900 Warga
CIANJURUPDATE.COM — Badan Bank Tanah resmi memulai program pemberdayaan masyarakat sebagai implementasi Reforma Agraria di Desa Batulawang, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Rabu (31/12/2025). Program ini menargetkan optimalisasi lahan seluas 203 hektare untuk hunian, pertanian, dan ekowisata bagi sekitar 1.900 penerima manfaat.
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari Perjanjian Pemanfaatan Tanah yang bertujuan memastikan tanah negara dikelola secara legal dan berdampak pada kesejahteraan warga setempat. Program diawali dengan pemetaan potensi ekonomi, kondisi sosial, serta tantangan lingkungan untuk menyusun skema pemberdayaan yang berbasis data.
Berdasarkan pemetaan tersebut, ekonomi Desa Batulawang didominasi oleh sektor agraris. Dua komoditas utama yang menjadi penopang hidup warga adalah hortikultura, khususnya sayuran dan cabai, serta peternakan domba yang berfungsi sebagai aset tabungan masyarakat.
Dalam pengembangannya, Badan Bank Tanah memfokuskan implementasi Reforma Agraria di wilayah Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Cianjur pada tiga pilar utama, yakni akses lahan yang adil, partisipasi aktif masyarakat, dan keberlanjutan ekonomi lokal. Sektor potensial yang akan digarap meliputi pertanian dan peternakan bernilai tambah, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) produk lokal, serta wisata edukasi.
Plt. Kepala Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat, menjelaskan bahwa pihaknya telah menjalin kesepakatan (MoU) dengan Pemerintah Kabupaten Cianjur. Kerjasama ini bertujuan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang telah menempati lahan tersebut secara turun-temurun agar dapat mengelolanya dengan aman.
“Lahan ini merupakan lahan yang sebagian besar sudah menjadi kawasan pemukiman warga. Tapi terdapat juga lahan yang bisa menjadi harapan untuk pertanian,” ujar Hakiki, pada Rabu, (31/12/2025).
Baca Juga: Badan Bank Tanah Dorong Kesejahteraan Masyarakat Cianjur melalui Reforma Agraria
Sementara itu, Bupati Cianjur, dr Mohammad Wahyu, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong produktivitas masyarakat di atas lahan yang tersedia. Ia menekankan pentingnya keamanan dalam penggarapan lahan untuk mendongkrak taraf hidup warga.
“Diharapkan lahan ini dimanfaatkan sebaik-baiknya. Mereka bisa aman melakukan penggarapan dan harapan kami meningkatkan ekonomi,” pungkasnya.
