APDESI Cianjur Tanggapi Soal Fenomena Protes Warga Terhadap Kepala Desa: Memang Harus Objektif
Ia juga mengimbau kepada seluruh kepala desa agar menyampaikan setiap kegiatan dan penggunaan anggaran secara terbuka kepada warga. Menurutnya, ketidakterbukaan kerap menjadi sumber gesekan antara masyarakat dan Pemdes.
“Permasalahan yang kami pelajari selama ini umumnya terkait ketidaktransparanan. Tapi juga tidak bisa dipungkiri, kadang ada kepentingan politik di baliknya, atau disharmonisasi internal seperti antara kepala desa dengan BPD, yang tidak difungsikan sebagaimana mestinya,” tutup Beni.
BACA JUGA: Beni Irawan Kembali Nakhodai Apdesi Cianjur
Bupati Cianjur, dr. Muhamad Wahyu Ferdian, menegaskan pentingnya melihat setiap persoalan secara objektif dan tidak digeneralisasi.
“Terkait fenomena masyarakat mendemo pemerintah desa, kita harus melihat dulu kasus per kasusnya. Tidak bisa dipukul rata. Bisa jadi karena mal-administrasi, atau karena faktor lain. Kita tidak menutup kemungkinan bahwa perbedaan sudut pandang antara masyarakat dan aparatur desa juga bisa menjadi pemicu,” ujar Bupati pada Senin (28/7).
BACA JUGA: Ada Tujuh Kandidat, Apdesi Cianjur Gelar Muscab ke-III
Menurutnya, jika terdapat pelanggaran dalam pelaksanaan pemerintahan desa, maka harus ada pembuktian yang jelas dan penyelesaian melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Pemerintah Kabupaten Cianjur sendiri, lanjutnya, akan terus memantau dan mengevaluasi setiap laporan dari masyarakat terkait kinerja Pemdes.
“Semua harus mengikuti prosedur hukum. Jangan sampai ada prasangka tanpa dasar. Dan kami mendorong agar komunikasi antara perangkat desa dan masyarakat terus dibangun dengan baik,” tambahnya.***
